KONFLIK INTERNAL DAN KEAMANAN REGIONAL DI ASIA SELATAN

ini translate an dari judu; asli : internal conflict and regional security in south asia. enjoy it….!!!

KONFLIK INTERNAL DAN KEAMANAN REGIONAL DI ASIA SELATAN

Pendekatan, Perspektif, dan Kebijakan

 

PENGENALAN

 

            Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Asia Selatan telah secara serius sering diganggu konflik intra-negara. Wilayah ini satu dari yang paling berbeda secara etnis, kultural, dan linguistik, maupun yang paling banyak penduduknya, di dunia. Namun, wilayah itu juga merupakan tuan rumah bagi permusuhan etnis yang rusak secara mendalam, kekerasan komunal, dan banyak peperangan, baik inter dan intra-negara. Beberapa konflik tersebut, seperti di Kashmir dan Sri Lanka, didokumentasikan dengan baik, sementara banyak yang lain menerima perhatian yang minimal.

            Tujuan paper ini adalah untuk memberikan kerangka-kerja yang lebih efektif untuk analisis dan manajemen konflik internal dan keamanan. Hal itu demikian dengan referensi pada wilayah paling padat penduduk di dunia, yaitu Asia Selatan. Paper ini melakukan tinjauan singkat dari material sekunder terhadap konflik internal di wilayah itu dengan maksud mengetahui dengan pasti pola yang luas. Dinyatakan bahwa konflik internal manampilkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen. Sebuah kerangka-kerja (framework) multidimensional ditawarkan untuk analisis tentang konlik internal. Kerangka-kerja analitis ini berdasarkan pada pandangan tentang konflik sebagai sebuah situasi dimana pihak-pihak tidak mampu menyelesaikan perbedaan mereka di dalam mekanisme institusional yang ada. Manajemen konflik, akibatnya, dilihat sebagai proses untuk mengajak pihak-pihak ke dalam latar institusional yang disetujui. Dinyatakan bahwa kerangka-kerja analitis ini dapat digunakan sebagai alat untuk manajemen konflik dan dapat diformalisasikan dalam bentuk “Komisi Perdamaian”. Paper ini mendiskusikan wacana luas dalam rancangan Komisi Perdamaian, dan mengajukan beberapa tindakan jangka pendek-sampai-menengah (short-to-medium) spesifik yang dapat diambil sebagai langkah sementara oleh negara, individu, dan masyarakat sipil.

 

GARIS BESAR

 

            Paper ini diatur ke dalam empat bagian. Bagian 1 memberikan pengenalan kepada wilayah Asia Selatan, pada problem-problem keamanan dan konflik penting, dan pada pendekatan dan metodologi yang diadopsi studi ini. Bagian 2 melaporkan status sekarang tentang konflik internal di wilayah tersebut, dan berusaha mengidentifikasi pola yang luas dan tema yang mungkin memberikan wawasan ke dalam kemungkinan untuk manajemen konflik. Bagian tersebut juga mendiskusikan pengaruh konflik internal kepada komunitas yang secara langsung dipengaruhi dan masyarakat yang lebih luas. Bagian 3 menggariskan sebuah kerangka-kerja konseptual untuk analisis tentang konflik. Kerangka-kerja tersebut berdasarkan pada pemahaman tentang konflik sebagai sebuah kegagalan institusi yang ada dan sebuah identifikasi yang jelas tentang pihak-pihak utama yang menantang. Bagian 4 mendiskusikan bagaimana kerangka-kerja konseptual diuraikan pada bagian 3 itu mungkin digunakan untuk tujuan manajemen konflik. Bagian tersebut menawarkan mekanisme Komisi Perdamaian sebagai sebuah instrumen manajemen konflik di Asia Selatan, lalu mendiskusikan wacana dalam rancangan mereka dan mengusulkan bagaimana Komisi demikian dapat didirikan.

 

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

 

            Paper ini menampilkan sebuah usaha oleh empat individu dari Asia Selatan untuk berpikir secara kolektif tentang problem-problem konflik dan keamanan di wilayah tersebut selama sebuah beasiswa di United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) yang padanya mereka telah diundang. Para pengarang tersebut tidak pernah bertemu, datang dari negara yang berbeda, memegang pandangan politik, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda. Salah seorangnya adalah penulis dan aktivis hak manusia, yang lainnya seorang sarjana tentang konflik etnis dan perang sipil, namun yang lainnya lagi seorang peneliti tentang wacana keamanan negara, dan keempat seorang ekonomis politik.

            Gagasan menulis sebuah paper yang tergabung pada wacana yang secara politis sensitif seperti konflik internal dan keamanan dengan orang asing virtual dari negara-negara yang tidak selalu menikmati relasi terbaik merupakan sebuah ambisi dari permulaannya. Fakta bahwa empat pengarang tersebut juga dari latar belakang disiplin yang berbeda membuat pertunjukannya semakin menantang. Namun, keempatnya, disatukan dalam sebuah hal yang penting — sebuah determinasi untuk mencari cara tentang bekerja bersama dalam menangani sebuah subjek yang sulit tentang lintas nasional dan batasan disiplin. Paper ini merupakan keluaran dari usaha tersebut.

            Dalam beberapa cara, proses kolaborasi dalam sebuah paper yang tergabung sama dengan proses negosiasi yang mungkin didapatkan dalam penyelesaian perselisihan politik yang substantif. Fakta bahwa para pengarangnya merupakan orang asing yang terlibat dalam proyek bersama berarti bahwa mereka dipaksa memberikan perhatian yang sangat untuk mengidentifikasi wilayah kesepakatan dan ketidaksepakatan. Terdapat tiga cara penting dimana penghasilan usaha mencari dasar yang sama telah memengaruhi pendekatan dan metodologi yang diadopsi di sini.

            Pertama, kehadiran perspektif yang jamak itu dipandang sebagai kekuatan daripada sebuah kelemahan. Problem metodologis yang penting tidak dipilih sebagai sebuah perspektif operatif yang tunggal, tetapi untuk mencari cara menghubungkan perspektif yang berbeda itu satu sama lain.

            Kedua, pernyataan empiris tentang situasi konflik yang spesifik itu disetujui sebuah status yang rendah secara relatif. Pernyataan empiris secara umum diperlakukan sebagai “pandangan tentang fakta” daripada sebagai “fakta” itu sendiri. Referensi terhadap kasus partikular manapun digunakan untuk mengilustrasikan poin yang lebih umum, dan seharusnya tidak dibaca sebagai penilaian definitif pada kasus yang dalam berada pertanyaan tersebut.

            Ketiga, usaha-usaha dibuat untuk menginterpretasikan cara pandang politis yang spesifik yang dipegang oleh para pengarang dan yang lain sebagai bagian dari argumentasi umum. Contohnya, tuntutan yang dibuat oleh negara tertentu dalam relasi dengan pemberontakan di dalam perbatasannya itu tidak diperselisihkan, tetapi dianggap sebagai sebuah representatif dari pandangan negara tentang pemberontakan secara umum.

            Resiko dari sebuah paper yang dinegosiasikan merupakan sesuatu yang akrab dari komite penulisan — keluaran dapat pendek dalam substansi dan panjang dalam pernyataan yang tidak kontroversial tetapi banal akan maksud baik. Harapan dari para pengarang tersebut bahwa paper ini secara niscaya pendek baik pada substansi atau penilaian kontroversi akan persoalan ini bersandar, tentu saja, pada pembaca.

 

PERBEDAAN DAN DISPARITAS

 

            Wilayah Asia Selatan menemukan ungkapan formal pertamanya dalam bentuk South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) pada 1985. Keanggotaan dari organisasi ini, dan karenanya komposisi dari wilayah tersebut, terdiri dari tujuh negara: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka (lihat Lampiran 1). Dilihat secara keseluruhan negara-negara tersebut mencatat lebih dari satu dan seperempat miliar orang, atau hanya di bawah satu seperempat dari populasi dunia. Ukuran geografis dan demografis Asia Selatan yang curam menunjuk pada perbedaan proporsi benua intra-regional. Wilayah tersebut merupakan rumah bagi beberapa peradaban kuno, menghasilkan linguistik, kesusasteraan, dan tradisi kultural yang berevolusi secara tinggi, dan pada pergerakan etis dan spiritual yang berhubungan dengan banyak agama-agama besar di dunia.

            Di samping perbedaan etnis, agama, dan linguistik, terdapat perbedaan politis di sub-benua Asia Selatan, meskipun banyak negara-negara Asia Selatan telah muncul dari pengalaman yang terbagi di bawah aturan kolonial. Bangladesh, India, Maldives, dan Sri Lanka adalah republik demokrat, Bhutan dan Nepal adalah kerajaan, dan Pakistan telah diatur oleh Jenderal Musharraf sejak kudeta militer pada 1999.[1] Wacana etnis dan ideologis juga menerima pelakuan yang berbeda secara luas. Di Bangladesh, India, Maldives, dan Sri Lanka, negaranya secara formal sekular dan non-denominasional, meskipun beberapa referensi pada komunitas keagamaan ada di setiap kasus. Namun, Pakistan, secara formal sebuah republik Islam, dan Nepal adalah kerajaan Hindu. Mungkin satu-satunya faktor umum di antara negara-negara tersebut adalah bahwa terdapat pada perluasan tertentu sebuah derajat representasi elektoral, dengan pengecualian tunggal Bhutan.

            Di dalam negara, komposisi etnis dan keagamaan dari populasi juga sangat berbeda. Di samping itu minoritas yang signifikan pada pengertian etnis dan keagamaan, terdapat juga hubungan lintas-batas yang penting antara komunitas etnis dan keagamaan di negera-negara yang berbeda di dalam wilayah tersebut. Dengan kata lain, batasan negara tidak termasuk menutup kemungkinan, wilayah yang homogen secara etnis dan keagamaan. Kekurangan homogenitas ini merupakan sebab yang sering akan konflik intra-negara komunal yang dapat dengan mudah dipindahkan ke tingkatan inter-negara melalui hubungan etnis yang dibagi dengan komunitas-komunitas di negara-negara bertetangga. Hal itu dapat, pada faktanya, dinyatakan bahwa wilayah tersebut itu dikarakterisasikan dengan hubungan yang sering lintas-batas kultural dan etnis, dan perbedaan intra-batas.

            Pengalaman politik, ideologi, identitas etnis, dan kondisi ekonomi yang berbeda melintas dan di dalam negara-negara menghadapkan tantangan signifikan, a priori, untuk manajemen konflik di wilayah tersebut. Sebagaimana juga kasus di wilayah lain, Asia Selatan telah semakin kagum dengan apa yang diistilahkan “ancaman keamanan non-tradisional”, seperti pemberontakan etnis dan etno-nasionalistik yang merusak kemampuan institusi negara untuk mengatur konflik.[2] Konflik internal tersebut secara khusus tidak praktis untuk disebut karena, tidak seperti kekerasan yang disponsori-negara  terhadap negara lain, beberapa negara mendirikan aturan yang ada dengan mana konflik internal dapat secara efektif diatur. Apalagi, terdapat multiplisitas potensi persaingan sosial, politik, dan ekonomi di antara representatif unit administratif yang berbeda (negara, provinsi, kelompok, dll.), kelompok non-negara dan individual, lebih lanjut mencampuradukkan usaha untuk mengatur konflik secara efektif pada semua tingkatannya.

            Konflik merupakan sebuah corak masyarakat yang tak terhindarkan, tetapi dapat menjadi lebih umum di dalam komunitas-komunitas yang meliputi identitas kultural dan disparitas ekonomi yang beragam. Biaya konflik kekerasan itu sering secara tidak proporsional dibandingkan secara tinggi dengan taruhan asli, dan mereka sering dilahirkan oleh orang yang memiliki kendali kecil terhadap pembuatan-keputusan atau pengaruh terhadap mereka yang dapat mengurangi kekerasan. Dinamika konflik kekerasan itu sering demikian sehingga mereka sayangnya menjebak sejumlah besar orang. Konflik kekerasan internal telah berkontribusi secara langsung pada ribuan kematian dan luka, bukan hanya di antara kombatan (combatan), tetapi juga di antara penduduk yang tidak bersenjata. Dengan demikian, sementara akar penyebab konflik dan tingkatan pada mana mereka muncul juga penting untuk dipahami, pengaruh yang diberikan konflik pada komunitas-komunitas di Asia Selatan juga merupakan kepentingan besar pada paper ini.

 

Konflik Internal dan Ketidakamanan

 

            Diskursus tentang keamanan wilayah di Asia Selatan cenderung difokuskan pada persaingan inter-negara antar dua negara terbesar di wilayah tersebut — India dan Pakistan. Pengenalan yang jelas tentang dimensi nuklir ke dalam hubungan India-Pakistan telah menghasilkan kepentingan internasional di Asia Selatan yang mengasyikkan tidak pada perluasan yang kecil dengan ancaman konfrontasi nuklir dan pengaruh potensialnya pada keamanan regional dan global. Selama kunjungannya ke wilayah tersebut pada Maret 2000, Presiden Bill Clinton mendeklarasikan Kashmir sebagai “tempat paling berbahaya di bumi”. Dugaannya didasarkan bukan pada sebuah evaluasi ancaman keamanan hari-ke-hari yang dihadapi oleh penduduk di Kashmir, tetapi pada perhatian bahwa wilayah tersebut dapat menjadi sebab pertukaran nuklir yang dapat menghasilkan pengaruh jangkauan-luas.[3]

            Nilai penting yang ditempatkan pada konflik antara India dan Pakistan, dengan dimensi nuklirnya yang baru, bukan tidak berdasar — pengaruh dari perang nuklir akan dirasakan di seluruh dunia. Namun, pada waktu yang sama, fokus eksklusif yang terdekat tentang hubungan negara-dengan-negara antar dua wilayah negara paling signifikan secara militer tersebut telah mengaburkan konflik lain yang juga telah memiliki akibat merusak. Ketidakseimbangan ini telah begitu keras kendati bukti bahwa konflik tradisional negara-dengan-negara dapat semkin kurang berkontribusi secara relatif bagi ketidakamanan setiap hari seperti dialami populasi penduduk daripada konflik intra-negara non-tradisional. Sebuah studi mutakhir yang dilakukan oleh RAND Corporation untuk angkatan bersenjata AS, contohnya, menyimpulkan bahwa kemungkinan perang skala-penuh yang dipertimbangkan antara India dan Pakistan secara virtual dapat diabaikan di dekade berikutnya.[4] Namun, konfrontasi kekerasan terus muncul. International Peace Research Institute (SIPRI) di Stockholm melaporkan bahwa tiga konflik kekerasan internal yang paling mencolok di wilayah tersebut pada 1999 masing-masing bertanggung jawab secara langsung atas ribuan kematian.[5]

            Tentu saja, korban yang diasosiasikan dengan konflik inter-negara dikecilkan oleh skala tipis dan penyebaran kekerasan yang diasosiasikan dengan konflik internal di Asia Selatan. Di lima puluh tahun terakhir — periode keras yang selama itu kedaulatan telah ada di banyak wilayah tersebut — terdapat tiga contoh tentang kesejahteraan inter-negara di dalam wilayah tersebut, yang semuanya dipertarungkan antara India dan Pakistan.[6] Kombinasi jumlah kematian di tiga perang tersebut sekitar 20.000 kombatan. Gambaran tersebut dengan mudah ditambah dengan jumlah korban dari konflik internal selama periode yang sama, dan dicocokkan dengan jumlah kematian dari konflik internal hanya selama tiga tahun terakhir.[7] Hal ini memberi kesan bahwa sementara konflik inter-negara dan perang menangkap perhatian yang lebih dari komunitas internasional, konflik internal dapat memiliki pengaruh yang lebih drastis kepada wilayah tersebut.[8]

            Problem tersebut juga secara ekstrim menyebar luas. Terdapat konflik di semua negara Asia Selatan dengan pengecualian Bhutan dan Maldives selama perode 1999 sampai 2000. Contohnya, Bangladesh (Cittagong Hill Tracts) sampai 1992; India (Kashmir) berlanjut, India (Jharkhand) hanya pada 1993, India Kashmir-Pakistan berlanjut; Nepal (Maois); Pakistan 1995 dan 1996; Sri Lanka (Tamil) berlanjut (pada saat waktu penulisan).

 

Konflik: Internal versus Inter-Negara?

 

            Konflik internal dapat sangat dekat terhubung dengan hubungan negara-dengan-negara.[9] Hal itu mungkin dapat dinyatakan bahwa banyak konflik yang dipertimbangkan sebagai internal sesungguhnya manifestasi konflik inter-negara, dan bahwa pembagian antara dua kategori tersebut tidaklah jelas-tegas (clear-cut) sebagaimana dinyatakan di atas. Namun, kasusnya dapat juga dibuat bahwa tiga perang inter-negara antara India dan Pakistan secara dekat terhubung dengan konflik yang tidak selesai di dalam wilayah tersebut. Posisi pejabat Pakistan pada perang 1948 dan 1965 adalah bahwa hal tersebut dipercikkan oleh perkembangan internal di dalam kendali-India terhadap Kashmir. Secara terbalik, posisi India adalah bahwa perang tersebut merupakan akibat campur tangan dalam urusan internal India. Posisi tersebut mundur dengan referensi dengan perang 1971, dimana Pakistan mengtuntutan campur tangan India dalam urusan domestiknya dan India menyatakan bahwa penyebab konflik tersebut adalah gangguan di Pakistan Timur. Poinnya adalah bahwa ketiga kasus peperangan inter-negara dapat dihubungkan dengan beberapa bentuk konflik internal yang tidak selesai.

            Dalam konteks Asia Selatan, konflik inter-negara atau internasional dapat dipandang sebagai konflik inter-kelompok dimana kelompok yang dipertanyakan tersebut adalah negara dengan tujuan yang-terdefinisikan-dengan baik dan prosedur yang didirikan-dengan-baik secara relatif untuk mendorong hubungan mereka satu sama lain. Hubungan tersebut dibimbing oleh protokol, norma, atau aturan yang diterima yang berusaha mengatur pengembangan militer pada tingkat internasional. Secara kontras, konflik internal itu lebih kompleks sebab pihak-pihak yang terlibat tidak biasa menyesuaikan dengan norma yang dibuat tersebut atau yang lain.

            Sebuah komplikasi lebih lanjut adalah bahwa, dalam perbandingan dengan konflik bersenjata antar negara, pemilahan antara kombatan dan non-kombatan dipandang lebih problematis pada derajat bahwa populasi penduduk menjadi terlibat. Aturan standar pengembangan militer oleh kelompok non-pemerintah itu tidak jelas, khususnya dimana jalur komunikasi atau struktur hierarkis perintah dan kontrol didirikan hanya untuk pengembangan masa-singkat dan dibubarkan sesegera mungkin. Hasilnya adalah cakupan mediasi hubungan inter-kelompok pada tingkat nasional lebih terbatas dan problematis. Oleh karena itu, bantuan eksternal untuk membantu menyelesaikan konflik internal secara inheren lebih sulit. Pengawasan dan pelaporan netral atau non-partisan  seperti Palang Merah atau organisasi di dalam sistem PBB jauh lebih sulit dalam menawarkan metode untuk mengatur konflik jenis tersebut.[10]

            Apakah dibayangkan diharapkan, bahwa cakupan konflik internal di wilayah tersebut meluas, adakalanya terhubung dengan konflik inter-negara, dan kadang juga sangat kompleks? Lebih lanjut, Asia Selatan merupakan sebuah wilayah unik dimana pembangunan senjata nuklir dan konvensional saling terjalin dengan aliran senjata kecil, obat-obatan, dan gerakan komunitas dan pengungsi yang diterlantarkan secara internal. Komunitas di wilayah tersebut juga telah menderita kekerasan pemberontakan, kekerasan kelompok, dan komunal, maupun kekerasan dan instabilitas politik parlementer.[11] Sebab dari pengaruh multi-wajah dari konflik internal di wilayah tersebut, sebuah pemahaman umum tentang istilah dan konsep harus dimengerti di sini. Oleh karena itu, di bagian selanjutnya, sebuah usaha dibuat untuk mendefinisikan konflik dan situasi konflik dalam terma yang cukup luas untuk meliputi situasi yang dialami di Asia Selatan.

 

Mendefinisikan Konflik Internal

 

            Dalam rangka mendorong sebuah pemahaman umum tentang situasi konflik di dalam wilayah Asia Selatan, sangat penting membangun sebuah definisi tentang yang termasuk perselisihan inter-negara dan intra-negara, maupun wacana keamanan tradisional dan non-tradisional. Maka, untuk tujuan diskusi ini, konflik internal didefinisikan sebagai eksistensi kelompok yang terorganisasi di dalam negara yang menikmati legitimasi dan koherensi intra-kelompok dan yang tuntutan dan kepentingannya belum direkonsiliasikan atau diselesaikan di dalam mekanisme institusi domestik yang ada (secara politik, hukum atau ekonomi). Definisi ini mengusulkan bahwa konflik internal di dalam sebuah negara itu terhubung dengan ketidakmampuan mekanisme institusional yang ada pada tingkat nasional atau lokal untuk secara memadai mengatur atau mengalamatkan perhatian terhadap kelompok yang tidak terpengaruh, yang menghasilkan usaha kekerasan oleh anggota dari kelompok atau oleh otoritas negara.

            Seharusnya butuh diakui bahwa istilah “internal” dan “konflik” itu cair secara relatif dalam pengertian empiris, dan dengan demikian, membuat klasifikasi konflik politik bahkan lebih sulit. Gerakan pemisahan diri, contohnya, dikarakteristikkan dengan ketidaksepakatan antara dua atau lebih entitas politik tentang apakah sebuah konflik internal atau tidak. Kelompok separatis Kashmir di Kashmir yang dikendalikan-India, contohnya, mendesak bahwa tuntutan mereka tidak dapat, secara definisi, dipertemukan di dalam batas-batas Konstitusi India. Posisi pejabat negara India, di sisi lain, memegang bahwa semua pertanyaan politis dan ekonomi substantif yang lain dapat dinegosiasikan hanya sejauh keadulatan India terhadap Kashmir dihormati. Logika serupa muncul hingga kini dalam posisi tentang konflik pemerintah Sri Lanka dan gerakan separatis Tamil. Terdapat kedaulatan lain maupun dimana setidaknya aktor non-negara menantang kedaulatan negara dan dengan demikian secara emplisit atau eksplisit menolak gagasan bahwa konflik tersebut merupakan sesuatu yang “internal”. Hal ini merupakan kasus dengan perhatian pada Balochistan di Pakistan pada 1970an atau Punjab di India pada 1980an.

            Ketidakmampuan untuk sampai pada kesepakatan pada persoalan mendasar seperti klasifikasi menghalangi kapasitas struktur manajemen konflik institusional yang ada untuk mengalamatkan konflik kepentingan secara efektif. Tentu saja, gagasan bahwa tuntutan dan kepentingan sebuah kelompok yang belum direkonsiliasikan atau diselesaikan di dalam mekanisme institusional nasional yang ada adalah sebuah elemen krusial dalam pemilahan antara apa yang kita sebut konflik internal dan bentuk ketidaksepakatan lain. Persaingan, kompetisi, dan ketidaksepakatan antar kelompok merupakan tanda sistem politik manapun. Namun, jenis konflik, yang merupakan subjek diskusi ini, meruapkan jenis pembendungan ketidakmampuan kelompok untuk mengatur perbedaan mereka di dalam struktur institusional nasional yang ada.

 

Kompleksitas Konflik Internal

 

            Seringkali, karena perbedaan inheren akan tindakan berdasar-kelompok (class-based) di konflik internal, sebuah tingkat kompleksitas tertentu terbangun terhadap komposisi pihak-pihak yang terlibat dan posisi yang mereka dukung. Konflik itu secara sering didiskusikan dalam pengertian pengaruh yang dimilikinya terhadap populasi penduduk. Apakah dengan pilihan atau oleh kondisi, penduduk secara umum menderita dalam pengertian kekerasan hak manusia, kemiskinan, penelantaran, dan penderitaan manusia menciptakan lingkaran setan sendiri yang sering diasosiasikan dengan kekerasan komunal yang dapat lebih lanjut menjerat komunitas-komunitas dalam dinamika konflik tersebut.

            Dalam sebuah wilayah yang berbeda seperti Asia Selatan, konflik antar kelompok itu ditemukan pada tingkat jumlah — politik, ekonomi, dan sosiokultural. Konflik sipil berdasar-kelas dan kasta telah memengaruhi banyak negara Asia Selatan. Di India, untuk menamakan beberapa contoh, terdapat kasus Bihar, Andhra Pradesh, dan Gujurat. Di Nepal, Maoist Communist Party di Nepal memberontak untuk menggantikan monarki konstitusional dengan negara komunis.[12] Di beberapa wilayah pinggiran di Pakistan, kelompok Islam radikal bersaing mengendalikan administrasi sipil atau untuk menentukan Shariah Islami dengan kekuatan. Di Bangladesh, Human Right Watch dan Amnesti Internasional melaporkan bahwa “baik Bangladehs Nastionalist Party (BNP) dan pihak-pihak oposisi, dipimpin oleh Liga [orang) Awami, telah menggunakan bom “cocktail” yang kejam, pisau, dan senjata terhadap satu sama lain dan polisi menyebabkan hasil korban-korban”, secara khusus setelah pemilihan 2001 ketika anggota dari komunitas Hindu ditargetkan karena dukungan yang dinyatakan untuk oposisi.[13] Skala, perbedaan, dan kompleksitas konflik internal tersebut menghalangi kemampuan mekanisme institusional untuk mengatur konflik secara efektif.

 

Pelaporan tentang Konflik di Asia Selatan

 

            Lampiran 2 memberikan sebuah ringkasan tentang konflik internal di Asia Selatan yang terhubung dengan empat sumber internasional yang melaporkan konflik: SIPRI, International Institute for Strategis Studies (IISIS), Project Ploughshares (PP) dan World Conflict dan Human Rights report of the Interdiciplinary Research (Programme on Root Causes of Human Right Violations (PIOOM).[14] Pernyataan dan penilaian empiris berada pada organisasi pelapor yang relevan.

            Perbedaan antara keempat sumber pelapor yang digunakan di Lampiran 2 muncul bukan hanya tentang kemungkinan perbedaan sumber informasi mereka, tetapi juga (pada akibatnya yang luas) tentang disparitas dalam kategori definisional utama mereka. Fokus utama laporan SIPRI adalah pada yang disebut “konflik besar bersenjata”. Hal tersebut didefinisikan sebagai konfrontasi bersenjata yang secara langsung dihasilkan dalam lebih dari ribuan kematian pada tahun pelaporan. Klasifikasi IISS itu berdasarkan pada gradasi konflik. Keempat kategori yang digunakan adalah “aktif”, “ceasefire”, “ukuran damai”, dan “hanya terorisme”. Tidak ada kasus konflik yang di bawah kategori “ceasefire” di Asia Selatan. Klasifikasi PIOOM mengikuti SIPRI pada pengertian bahwa jumlah korban yang digunakan dalam rangka mengidentifikasi dan mengurutkan konflik-konflik. Konflik “intensitas tinggi” adalah konflik yang pada mereka lebih dari ribuan kematian dapat dilekatkan . Konflik-konflik dimana jumlah korban kematian adalah antara seratus atau seribu diklasifikasikan sebagai “intensitas rendah”, dan yang dimana telah ada di bawah seribu kematian diklasifikasikan sebagai “konflik kekerasan politik”.

            Perbedaan antara sumber pelaporan pada perlakuan terhadap pelbagai konflik itu bersifat instruktif. Contohnya, hanya dua konflik — Assam di India, dan Liberation Tigers of Tamils Eelam (LTTE) di Sri Lanka — nampak sebagai konflik internal pada keempat sumber. Empat kasus yang lain itu diklasifikasikan sebagai konflik internal oleh tiga dari empat sumber: Andhra Pradesh di India, Maoist di Nepal, dan Shia-Sunni dan Mohajir Qaumi Movement (MQM)/ Karachi di Pakistan. Konflik di Kashmir diklasifikasikan sebagai sesuatu yang internal dan internasional oleh SIPRI. Dua dari sumber tersebut, IISS dan PIOOM, mengklasifikasikan Kashmir murni sebagai konflik internasional dan oleh karena itu tidak disebutkan di Lampiran. Akhirnya, Project Ploughshares mempertimbangkan Kashmir sebagai wacana internal di India. Namun, bukan tujuan kita untuk mendukung atau menolak penemuan empiris sumber tersebut di sini. Tentu akan banyak perbedaan pendapat tentang validitas informasi yang dikumpulkan sumber manapun, tentang kualitas analisis yang dilakukan, dan tentang kemungkinan bias politik dalam pelaporan. Tujuan utama kita dalam memasukkan Lampiran ini adalah untuk menunjukkan skala dan perbedaan situasi konflik internal di wilayah tersebut.

            Poin lain yang penting dalam interpretasi Lampiran 2 adalah bahwa konflik sering kompleks dan punya dimensi jamak. Contohnya, PIOOM mengidentifikasi konflik yang lebih kecil di dalam suatu konflik yang besar. Di Assam, konflik antara Sonthals dan Bodos dilaporkan sebagai konflik kekerasan politik di dalam situasi konflik intensitas tinggi yang melibatkan United Liberation Front of Assam (ULFA) dan ULFA yang menyerahkan diri (SULFA). Bahkan di situasi konflik yang lain yang dilaporkan di Lampiran 2, terdapat batasan kabur antara jenis yang berbeda tentang sumber konflik. Contohnya, konflik di Bihar dapat dilihat memiliki elemen ideologis (beberapa kunci protagonisnya adalah organisasi komunias), sebagai perjuangan kelas (wacana kepemilikan tanah adalah suatu yang penting, maupun konflik antar kasta (organisasi yang terlibat secara dekat diasosiasikan dengan kelompok kasta yang berbeda). Observasi serupa dapat dibuat rentang dari situasi konflik lain yang dilaporkan di Lampiran 2.

            Jelas juga bagi kita bahwa konflik dapat ditaksir menurut kriteria yang berbeda yang tidak ditampilkan di Lampiran 2. Konflik dapat dikonseptualisasi secara non-kuantitatif, contoh, tanpa menghitung jumlah korban. Mungkin, contohnya, untuk mengambil perspektif keamanan nasional pada konflik tersebut, lalu mengklasifikasikan konflik dengan ancaman tersebut dimana mereka berpikir untuk menawarkan kepada keamanan negara tersebut. Penyebaran kekuatan keamanan nasional membuat satu indikator yang mungkin tentang intensitas konflik. Namun, pendekatan lain mempertimbangkan penundaan sistem legal dan konsitusional normal, dan melihat pada kekerasan hak manusia sebagai indikator konflik yang lain. Pendekatan demikian menekankan pandangan konflik berdasar-hak (rights-based) atau korban manusia. Tanpa kecuali, pendekatan pada identifikasi konflik dan pelaporan itu kompleks, dan beberapa kompleksitas tersebut dialamatkan di bagian selanjutnya, yang memasukkan pendekatan kualitatif.

 

Korban Manusia dan Lingkaran Konflik yang Bereskalasi

 

            Wilayah Asia Selatan secara mendalam ditandai konflik internal. Tentu saja, tidak hanya ada satu negara di wilayah tersebut hari ini, kecuali mungkin untuk Maldives yang tidak dipengaruhi oleh kekerasan dan usaha nasional. Maupun terdapat tanda apapun tentang penyusutan pada jumlah korban. Lebih lanjut, lingkaran kekerasan yang muncul berulang-ulang mengikis legitimasi politik pemimpin dan politik nasional maupun pemerintahan lokal.[15] Keberlangsungan ekonomi wilayah tersebut, khususnya dimana konflik itu berkembang atau merusak, secara serius ditantang, sebagai kondisi sosial yang membentuk basis kehidupan komunitas yang lebih stabil.

            Sementara problem-problem seperti kekerasan hak manusia, penelantaran, dan kemiskinan dapat muncul berkenaan dengan konflik, mereka dapat juga berkontribusi pada kekerasan eskalasi lebih lanjut. Implikasi bagi komunitas yang dipengaruhi tak terhindarkan banyak-sisi. Problem demikian menciptakan beban yang tak terdukung untuk komunitas yang dipengaruhi, dan sering digunakan untuk melegitimasi tuduhan dan keluhan. Maka, mereka bertanggung jawab karena membuat lingkaran kekerasan lebih lanjut, terlantar, dll. Di bawah ini, kita menguji korban manusia yang muncul dari lingkaran yang berasal dari konflik internal.

 

Non-Kombatan dan Penderitaan Manusia

 

            Pembukaan populasi penduduk — atau lebih tepat, tentang non-kombatan — terhadap kekerasan dan penelantaran pada diri mereka sendiri adalah kekerasan terhadap hak manusia sebagaimana diilustrasikan pada artikel 3 Universal Declaration of Human Rigths yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi”, terlepas dari ras, warna kulis, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pendapat yang lain, asal bangsa atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status yang lain.[16]

            Pada waktu konflik, non-kombatan dapat dipengaruhi dengan kekerasan hak manusia yang luas pada pihak pihak-pihak yang menantang. Pihak-pihak tersebut mungkin aktor negara atau non-negara, dan dapat termasuk militer reguler atau kekuatan polisi, kekuatan agen rahasia, kekuatan bersenjata irregular, kelompok pemberontak bersenjata, guerillas, dan yang lain. Aktor negara, sebagai representatif pemerintahan nasional dan sebagai penjamin keamanan, sering menemukan diri mereka dalam posisi yang banyak dipertanyakan dalam hal hukum domestik dan internasional. Contohnya, pemerintah India menggunakan keasyikan dunia pos-September 2001 dengan terorisme sebagai kesempatan memperlakukan konflik internal sebagai dilancarkan oleh teroris.[17] Pejabat India telah mendorong “untuk pencegahan baru akan Ordinansi Terorisme, yang akan memberikan polisi kekuatan menyapu untuk menahan dan penawanan [dan] akan mengembalikan lagi sebuah versi yang dimodifikasi dari…Terorist and Disruptive Activies (Prevention) Act atau TDA yang dicabut pada 1995 setelah tahun kekerasan terhadap tersangka pemberontakan aktivis anti-pemerintah”.[18] Pada laporan tahunan mereka untuk 2001, Amnesti Internasional melaporkan bahwa Nepal dan Pakistan telah mendiskusikan legislasi yang serupa untuk merujuk problem mereka dengan pemberontakan Maois dan memberikan pemerintahan mereka kekuatan untuk “menutup organisasi yang terlibat dengan terorisme”. Sama halnya, semua negara di Asia Selatan secara rutin memberikan kekuatan darurat dan luar biasa kepada kekuatan bersenjata mereka dalam pengusahaan keamanan negara.

            Pada waktu negara menginterpretasikan konflik internal sebagai tantangan bagi keamanan negara, dan sedemikian, mengambil jaminan legal normal dan konstitusional dari warga mereka. Pengambilan kembali proteksi demikian dan penundaan prosedur hukum dan keadilan yang biasa kadang kontra-produktif. Kehilangan kebebasan sipil dan proteksi konstitusional dapat mengarah pada situasi dimana kekuatan keamanan negara bertindak dengan kebebasan hukum terhadap penduduk. Maka, tindakan kekerasan sewenang-wenang dan kekerasan hak manusia oleh agen negara memiliki akibat mengasingkan bagian populasi penduduk negara, dengan demikian menyediakan legitimasi yang lebih besar untuk kelompok dan pihak yang tidak sepakat. Contoh yang baik dari ini adalah keberlanjutan konflik di Sri Lanka, dimana organisasi hak manusia melaporkan bahwa angkatan bersenjata telah menggunakan penduduk sebagai detektor landmine (contohnya, di Batticaloa) dan sebagai perisai terhadap serangan LTTE, dan bahwa mereka menerima keluhan dari tahanan sewenag-wenang, kehilangan dan eksekusi ekstrayudisial dari Tamil.[19] Contoh demikian membuatnya penting untuk menyadari betapa berapa banyak keamanan negara dengan hak lebih yang lebih tinggi seharusnya diberikan kepada hak manusia.

            Aktor non-negara juga sering dituduh tentang kekerasan hak manusia. Sementara pihak-pihak non-negara tidak secara formal diikat oleh jaminan konstitusional, kekerasan mereka terhadap hak manusia masih mendelegitimasi alasan mereka. Human Rights Watch melaporkan bahwa pecahnya perang sipil Sri Lanka fase ketiga pada 19 April 1995, baik kekuatan bersenjata Sri Lanka dan LTTE berada dalam tindak kekerasan yang saat Juli telah mengtuntutan nyawa ratusan penduduk. Tindakan demikian termasuk perekrutan tentara anak dan kekuatan keterlibatan mereka dalam perang, penculikan anggota pihak oposisi, dan gaya-eksekusi pembunuhan.[20] Sama halnya, pemberontakan Maois di Nepal telah bertanggung jawab untuk sejumlah pembunuhan, tindakan penyiksaan, dan penghilangan penduduk dan polisi. Penculikan baik aktivis politik dan polisi telah menjadi komponen sentral dari perang mereka terhadap pihak yang berkuasa. Di India, anggota dari bagian yang dimarginalisasi dari masyarakat, seperti Dalits atau “tak tersentuh”, berlanjut sebagai target kekerasan negara dan non-negara, dan konflik antara Hindu dan Muslim di negara Gujarat Barat mencapai sepenuh waktu tinggi pada 2001. Apalagi, ratusan penduduk telah secara indiskriminatif dibunuh dalam kekerasan antara kekuatan negara dan faksi dari Naxalities (sayap kiri bersenjata) di negara Bengal Barat, Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, dan Orissa.[21]

 

Penelantaran

 

            Penelantaran yang terkait-konflik telah menjadi sebuah corak yang mencolok mata dari sejarah pos-kemerdekaan Asia Selatan. Periode tersebut secara langsung mengikuti kemerdekaan dan partisi dari British India mengarah pada beberapa pergerakan populasi terbesar yang pernah disaksikan pada masa modern. Skenario ini diulangi pada akhir 1960 dan awal 1970 dengan melihat pada konflik Pakistan Timur. Wilayah Asia Selatan kini rumah bagi beberapa konsentrasi pengungsi terbesar dan secara internal menelantarkan orang-orang di manapun di dunia.[22]

            Dalam kategori orang terakhir inilah yang diperhatikan meningkat — orang “yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka, tetapi yang belum mencapai sebuah negara tetangga dan oleh karena itu, tidak seperti pengungsi, tidaklah dilindungi hukum internasional atau memenuhi syarat untuk menerima banyak jenis bantuan”.[23] Terdapat estimasi 20 sampai 25 juta IDP di Asia Selatan, sebuah proporsi besar yang diperkirakan telah diterlantarkan berkenaan dengan konflik internal.

            Di Sri Lanka, contohnya, perang sipil antara LTTE dan Pemerintah telah memaksa 800.000 individu meninggalkan rumah mereka. Di India, konflik bersenjata dan kekerasan komunal berdasarkan secara etnis telah mengarah pada populasi pergerakan yang meluas bukan hanya di Kashmir, tetapi juga di negara Gujarat, dan di wilayah di timur-laut seperti Assam dan Bengal Barat.[24] Organisasi Interansional seperti Kantor dari United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) itu mampu melaporkan secara langsung tentang penelantaran populasi ini, namun tidak dapat memberikan dukungan hanya pada fraksi kecil dari IDP.

            Konsentrasi pengungsi terbesar di Asia Selatan sekarang telah direkam di Pakistan. Hal tersebut terdiri dari mendekati dua juta orang tetangga Afghanistan, banyak yang pertama kali tiba di Pakistan selama pendudukan militer Soviet, namun dipaksa untuk tetap di Pakistan sementara perang sipil berkecamuk di negara mereka mengikuti pengambilalihan Soviet. Semakin banyak Afghanis telah mencari pengungsi di Pakistan sebagai hasil perang Amerika terhadap rezim Taliban. Di Sri Lanka juga terdapat konsentrasi IDP yang besar. UNHCR memperkirakan bahwa di Januari 2001, terdapat lebih dari 700.000 IDP di negara tersebut, konsentrasi terbesar ketiga dari mereka di dunia.

            Di Bangladesh, konflik terhadap Cittagong Hill Tracts (CHT) telah diterlantarkan lebih dari 50 % (hampir 500.000 orang) dari populasi lokal. Populasi penduduk asli lokal dari CHT termasuk 13 kelompok etnis yang berbeda dari sisa populasi Bangladesh dalam agama, kebudayaan, dan kebiasaan sosial mereka. Pada awal 1970an, Pemerintah mengawali ukuran untuk memeroleh kendali yang lebih besar terhadap wilayah tersebut dengan menyebarkan pasukan bersenjata dan membangun insentif transmigrasi untuk etnis Bengal dari wilayah delta tersebut. Hal ini mengarah pada tekanan politik yang serius dan penciptaan sebuah kelompok pemberontak penduduk asli bersenjata yang disebut Shanti Bahini. Sebuah konflik sipil yang bertahan 25 tahun diakibatkan, mengarah pada penelantaran bahwa kelompok penduduk asli dan penetap etnis Bengal. Di samping ribuan IDP, banyak juga pergi ke tetangga India. Perang sipil berakhir secara resmi pada 1997 dengan penandatangan persetujuan perdamaian antara Pemerintah dan pemimpin suku. Persetujuan ini menjamin otonomi lebih besar untuk populasi di CHT dan mengarah pada pengurangan bertahap dari kehadiran militer Bangladesh di sana. Namun, kekuatan tugas Pemerintah dilaporkan pada 2000 bahwa 128.364 keluarga masih tetap secara internal diterlantarkan di area tersebut.[25]

            Akibat kumulatif hal tersebut dan contoh kurang dikenal yang lain tentang penelantaran yang terkait-konflik dan transmigrasi berarti bawah Asia Selatan mungkin wilayah dengan jumlah besar orang terlantar di dunia.[26] Menurut suatu survey tentang orang terlantar ke India, jumlah total pengungsi Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, dan Tibet sekitar 28 juta. Hal ini lebih dari populasi yang dikombinasikan dari Bhutan, Maldives, dan Sri Lanka.[27]

            Penelantaran berkenaan dengan konflik intenal yang lebih kecil tidak direkam secara besar pada sistem pelaporan internasional. Karenanya, jumlah total orang terlantar nampaknya lebih besar dari estimasi yang dibuat di atas. Identifikasi akan, dan pelaporan tentang, secara internal orang terlantar menghadapkan problem yang kompleks. Banyak orang yang meninggalkan zona konflik internal lebih sering pindah ke bagian negara yang sama yang lebih aman dan mencari pengungsi dengan teman dan keluarga. Banyak orang tersebut bergabung dengan jutaan lain yang migrasi secara inter-regional dalam pencarian peluang kerja, dan menjadi sulit dipisahkan dari migran ekonomi.

            Penelantaran memiliki potensi menciptakan konflik dan kekerasan baru. Tegangan antara populasi tuan rumah dan migran yang datang kadang sebuah faktor kontributor penting pada konflik. Hal ini merupakan kasus dalam hal Bhutan, dimana kekerasan muncul dan ribuan pembicara Nepal berpindah ke dalam kemah pengungsi Nepal di Nepal.[28] Di wilayah India timur laut dan di provinsi Sindh di Pakistan, penelantaran komunitas juga telah menyebabkan instabilitas lokal dan memicu munculnya kekerasan. Lebih lanjut, di Bangladesh, Persetujuan Perdamaian 1997 meratakan jalan kembalinya pengungsi CHT yang telah mencari pengungsi di negara Tripura dari India selama tinggi dari konflik dengan kekuatan bersenjata Bangladesh. Namun, banyak secara internal menjadi ditelantarkan saat kembalinya mereka. Ganti rugi lahan dari penetap Bangal hingga populasi suku yang ditelantarkan tetap pada inti konflik, dan Chairman dari CHT Regional Council telah diancam untuk kembali berperang.[29]

            Kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bagaimana konflik internal dan penelantaran penduduk cenderung membangun sebuah dinamika mereka sendiri, dengan mana orang yang ditelantarkan itu dibiarkan bertarung untuk tempat mereka di lingkungan baru atau dipaksa berpindah di mana kondisi ekonomi dan ketidapkpastian militer terus muncul. Di Sri Lanka, contohnya, separuh dari semua IDP telah ditelantarkan setidaknya tiga kali.[30] Perjalanan mereka yang sedih dibangun oleh kekurangan mereka akan akses kepada pelindung dasar, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Perasaan yang rapuh akan penelantaran tersebut dipertinggi ke sebuah perluasan sehingga muncul kepanikan dimanapun persepsi tipis tentang bahaya itu muncul. Penelantaran memperburuk tegangan yang sudah ada, dan tegangan yang tinggi pada gilirannya membuat konflik. Dengan demikian dinamika konflik itu berlanjut, mengunci banyak korban ke dalam lingkaran kekerasan dan keluhan. Pengurangan manapun dari lingkaran kekerasan dan tegangan akan membutuhkan strategi manajemen konflik yang mempromosikan kepercayaan diri dan termasuk semua pihak dalam dialog konstruktif itu untuk dilakukan.

 

Motivasi dan Biaya Ekonomi

 

            Rentang konflik internal di Asia Selatan mengusulkan motif beragam pada bagian protagonis. Bahkan demikian, banyak konflik di wilayah tersebut dapat dikatakan berasal atau dirusak karena perselisihan terhadap distribusi sumber dasar dan kesempatan ekonomi, atau tentang persepsi identitas. Dalam beberapa kasus konflik tersebut dipertarungkan secara terbuka sepanjang garis kelas, sering terhadap distribusi hak kepemilikan atas lahan.[31] Di kasus lain, wacana identitas seperti etnisitas, nasionalisme, dan agama nampak dominan. Kadang, baik kepentingan ekonomi dan perjuangan untuk mempromosikan sebuah sumber identitas terhadap yang lain saling terkait. Banyak konflik berdasar-identitas (identity-based) tersebut didorong persepsi ketidaksetaraan ekonomi dan tuntutan untuk hak ekonomi untuk kelompok tertentu.[32]

            Diberikan banyak tegangan yang mengeskalasikan ke dalam konflik kekerasan dapat diasosiasikan dengan persepsi pengorbanan (victimization) dan ketidakseimbangan ekonomi, pentinglah utnuk mengobservasi akibat konflik pada kondisi ekonomi komunitas-komunitas lokal. Konflik kekerasan menawarkan biaya ekonomi yang serius, bukan hanya di tempatnya muncul, tetapi juga terhadap wilayah yang lebih luas. Biaya ekonomi langsung yang mencolok mata adalah kerusakan pada infrastruktur ekonomi dan bangunan berkenaan dengan kekerasan. “Pertumbuhan rata-rata GDP dan pendapatan per kapita cenderung dipengaruhi secara negatif oleh konflik” sebagai masyarakat menjadi semakin ditarik oleh akibat kekerasan yang menghancurkan pada perlakuan aktivitas ekonomi yang normal dan kerugian modal manusia dan produksi dan infrastruktur.[33] Mereka yang kurang dipengaruhi dapat juga mengalami akibat yang sama merusak, jika kurang jelas. Hal tersebut termasuk, contohnya, pengaruh masa-panjang pada ekonomi nasional dan regional seperti investasi luar negeri itu dialihkan dan kesempatan ekonomi masa depan dikompromikan. Kerusakan yang kurang jelas pada ekonomi wilayah dapat pada gilirannya berkontribusi pada pertahanan konflik. Tambahan lagi sebuah penurunan dalam ekspor atau perbedaan tentang tourisme pada tujuan lain sebab kekerasan, dan konflik internal telah memperingatkan pengaruh jangka-panjang dimanapun itu muncul. Nepalese Centra Bank kini menyatakan bahwa ekonomi negara tersebut telah melambat secara dramatis dalam pengertian produksi industrial, tourisme, dan perdagangan berkenaan dengan eskalasi pemberontakan Maois sekarang. Peningkatan dalam keamanan nasional yang dihabiskan di Nepal, sebuah kejatuhan dalam kunci ekspor seperti karpet dan garmen, dan kemunduran pada industri tourisme yang vital mengambil sebuah bea yang berat bagi penghidupan ekonomi negara tersebut secara besar.[34]

            Selain kerusakan ekonomi dan fisik yang dihasilkan dari konflik, disintegrasi sosial dan kultural di dalam komunitas dapat memiliki pengaruh dramatis pada stabilitas politik, saling percaya dan menghargai kepemilikan, aturan hukum, dan pemeliharaan hak manusia.

            Dengan kata lain, gangguan yang terkait-konflik juga menghadapkan biaya pada non-kombatan, secara khusus pada mereka yang secara ekonomi lebih rapuh untuk memulai. Dalam banyak kasus, biaya tersebut lahir oleh mereka yang diduga pihak yang mau diuntungkan konflik tersebut. Contohnya, kelompok berdasar-identitas, yang pengertian awal akan penekanan ekonomi berkontribusi pada eskalasi konflik sering berakhir pada mengangkat jumlah beban ekonomi yang tidak proporsional . Beban primer dari konflik di Sri Lanka, contohnya, jatuh pada komunitas Tamil wilayah utara dan timur-laut dari pulau tersebut. Sama halnya, biaya ekonomi utama konflik kekerasan di Karachi dilahirkan oleh komunitas kelas miskin dan menengah dari kota tersebut — secara tepat kelompok tersebut yang pada kepentingan mereka protagonis utama dalam konflik berpura-pura bertaut. Sekali sebuah konflik bereskalasi, hal tersebut menjadi sulit dirasionalisasi dalam pengertian biaya ex ante pada, dan keuntungan yang diharapkan bagi, pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengertian ini, eskalasi konflik menampilkan sebuah akhir dimana pihak tersebut dengan konflik itu sendiri kehilangan kendali terhadap biayanya.

            Sama halnya, harus diakui bahwa situasi konflik sering menghasilkan kepentingan ekonominya sendiri. Meskipun eskalasi sebuah konflik dapat merugikan bagi mayoritas penduduk, nampaknya beberapa kelompok di antara protagonis yang berdiri untuk membuat perolehan ekonomi dan politik melalui eskalasi konflik. Dalam skenario pemberontakan pemisahan diri berdasar-etnis, hal tersebut dapat termasuk segmen yang dimiliterisasi di dalam kelompok etnis maupun di dalam aparatur negara. Lebih lanjut, kekuatan keamanan negara dapat memperoleh hak akses istimewa kepada sumber kekuatan keuangan publik dan juga memperbaiki pengungkitan vis-a-vis struktur kekuatan penduduk. Bagian militer “gerakan pembebasan” juga ada untuk membuat perolehan yang analogis vis-a-vis pergerakan kepemimpinan politik.

            Oleh karena itu, biaya konflik, adalah tinggi secara umum, namun cenderung tidak sama dan tidak adil didistribusikan. Apalagi pada ketidakseimbangan ini perolehan substansial faksi tertentu berusaha untuk menyadari pemeliharaan atau eskalasi konflik. Untuk tambahan pada yang disebutkan di atas, imbalan tersebut dapat dapat dalam bentuk imbalan dari aktivitas kriminal seperti jaring proteksi dan perdagangan dalam senjata dan obat-obatan. Situasi konflik hampir selalu mengarah pada mengganggu interaksi ekonomi yang damai dan menciptakan taruhan ekonomi dalam aktivitas yang terhubung dengan perilaku kekerasan, dengan demikian sudah memperdalam disparitas yang sudah ada dan mempertahankan lingkaran setan tentang konflik.[35]

 

Masyarakat Bersenjata

 

            Satu akibat dari konflik internal yang memiliki pengaruh negatif luas baik bagi manajemen konflik dan penduduk, adalah pertumbuhan senjata kecil. Kekerasan konflik internal mengarah pada mempersenjatai masyarakat, yang memengaruhi sistem politik dan sosial dengan kurang baik. “Senjata tersebut secara meningkat diperoleh oleh kriminal, kartel, dan kekuatan irregular dan dalam beberapa kasus oleh warga dan politisi berpengaruh sebagai sebuah pertunjukan kekuatan dan kekuasaan politik. [pencuri akan senjata ringan] dari persenjataan negara juga telah menjadi problem utama.”[36] Apalagi, “kemudahan mengakses ke senjata merupakan sebuah diinsentif untuk mendasarkan pada yang lain daripada alat kekerasan bagi mereka yang merasa di bawah hak istimewa dan menginginkan sebuah perubahan dalam struktur negara yang ada”.[37] Sebuah corak yang mengagumkan dari banyak konflik internal Asia Selatan adalah umurnya yang panjang. Beberapa konflik tersebut telah terus menerus selama beberapa dekade tanpa tanda nyata akan mereda. Konflik internal menjadi lebih mudah diperpanjang ketika alat kekerasan sudah tersedia.

            Apalagi, pertumbuhan senjata kecil dan ringan membuat mungkin untuk non-kombatan tradisional menjadi terlibat dalam konflik. Contohnya, hal tersebut merupakan penyebab utama peningkatan penggunaan oleh anak-anak sebagai tentara.[38] Para ahli menyatakan bahwa “senjata kecil itu mudah untuk digunakan dan dipelihara, membutuhkan pemeliharaan atau dukungan logistik yang kecil dan tetap beroperasi untuk banyak tahun. Senjata demikian membutuhkan sedikit kemahiran untuk menggunakan secara efektif, yang secara besar meningkatkan penggunaan mereka dalam konflik melibatkan kombatan dan anak-anak yang tak terlatih”.[39] Ketersediaan senjata kecil mengangkat tingkat kekerasan, menghasilkan dalam kata lain segmen masyarakat yang tak-terhubung secara langsung ke dalam konflik, dan membahayakan keamanan dan kondisi baik dari semua dalam komunitas tersebut. Lebih lanjut, “jatuhan politik akan penggunaan senjata kecil di konflik intra-negara secara umum lebih besar daripada nilai militer aktual dan operasional dari senjata tersebut”, sebagaimana komunitas tersebut harus kemudian bersepakat dengan realitas dari masyarakat bersenjata.[40]

            Maka, hal tersebut menjadi, tidak sulit untuk melihat konflik itu mengandung dinamika diri mereka sendiri dan kekuatan swa-bergerak yang membantu menjelaskan persistensi mereka dan eskalasi yang perlahan. Dengan kata lain, konflik internal menjadi kepentingan bagi beberapa dan bencana sosial, politik, dan ekonomi bagi yang lain. Akhirnya, dan merupakan sentral dalam diskusi ini tentang konflik internal adalah fakta bahwa karena konflik tersebut dilihat di dalam yurisdiksi negara (bahkan ketika negara mungkin menjadi pelaku kekerasan), tekanan dan bantuan domestik, internasional atau multilateral untuk mencari solusi seringkali dibatasi.

            Diskusi tersebut telah dengan demikian jauh dikonsentrasikan mengelaborasi sebuah gambar konflik yang termasuk karakteristik yang menghalangi mekanisme resolusi konflik yang disponsori-negara. Apalagi, paper tersebut telah menggariskan akibat spesifik yang dimiliki konflik dan ketidakamanan intra-negara pada populasi lokal; termasuk kekerasan hak manusia, penelantaran porsi populasi yang besar, biaya ekonomi, masyarakat bersenjata, dan sifat siklus kekerasan komunal. Apa yang mengikuti, dalam sebuah usaha mengalamatkan kebutuhan respon berdasar-negara pada konflik internal, adalah pembangunan sebuah model analisis konflik yang mengambil perhitungan akan kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas. Pembatasan dan mekanisme institusional manajemen konflik yang ada juga digariskan dan beberapa rekomendasi disediakan untuk memperkuat kemampuan mekanisme tersebut untuk mengalamatkan situasi konflik.

 

FAKTOR KUNCI DALAM MENGANALISA KONFLIK

 

            Penting untuk analisis konflik adalah sebuah definisi kerja tentang konflik yang (a) mengidentifikasi pelbagai aspeknya (seperti aktor dan proses); (b) memberikan kriteria kapan berdiri dan bagaimana konflik muncul; dan (c) meliputi mekanisme tersebut yang sudah pada tempat yang mengaturnya secara efektif.

            Sebuah pembatasan kunci tentang pengaturan institusional di Asia Selatan adalah bahwa mereka berusaha berurusan dengan perselisihan dan persaingan secara eksklusif di dalam kerangka-kerja mereka sendiri yang sempit. Sementara institusi yang ada mungkin, dalam prinsip, mampu menyelesaikan perselisihan dan mengatur konflik, absensi kepentingan umum dalam manajemen konflik sering memanifestasikan dirinya dalam bentuk sekuensi atau waktu yang tidak baik, dengan demikian pembatasan keefektivitasan pengaturan institusional yang ada.

 

Model Hipotetis

 

            Mengambil sebuah kasus tentang perselisihan terhadap wacana ekonomi atau sosiokultural. Sebuah contoh hipotetis dapat memerhatikan distribusi sumber daya ekonomi antara kelas-kelas atau kelompok etnis yang berbeda, atau hal tersebut mungkin berasal dari perhatian bahwa pola kultural satu kelompok diberikan ketinggian daripada yang mereka terima. Pada tahap pertama perselisihan ini, nampaknya sejumlah kecil orang akan mesuasanakan perhatian mereka dalam sebuah cara damai dan konstitusional. Contohnya, orang yang ingkar mungkin ingin mengilustrasikan bahwa sititusi ekonomi yang ada, seperi pasar, atau institusi sosiokultural yang ada seperti sistem persekolahan, tidaklah responsif pada perhatian mereka, dan intervensi politik, seperti reformasi lahan atau reformasi sistem sekolah, mungkin menyelesaikan wacana tersebut. Pada tahap ini, identitas kelompok dari orang yang ingkar mungkin tidak dapat secara kuat dibentuk.

            Jika proses politik yang ada tersebut gagal mengalamatkan perhatian tersebut secara memadai, dan jika problem tersebut memengaruhi cukup besar sejumlah orang, ketidakpuasan ini dapat mengeskalasi menjadidalam ketidaksepakatan yang jelas dan melahirkan kelompok identitas yang lebih kuat.

            Jika proses politik tersebut tetap buta pada tuntutan kelompok, sebagaimana dapat terjadi di dalam sebuah demokrasi yang berfungsi, orang yang ingkar mungkin mengambil langkah ekstralegal yang baik ditujukan membawa perhatian yang lebih pada sebab atau merupakan ekspresi ketidakmampuan mereka. Tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai tantangan pada keamanan negara dan mungkin mengarah pada respon yang tidak proporsional pada bagian dari aparatur negara.

            Jika respon negara tersebut diterima kelompok tersebut sebagai sebuah serangan langsung pada anggotanya, identitas kelompok akan tersolidkan dan kelompok tersebut akan mengasumsikan sebuah pendirian yang lebih aktivis dalam mempercepat posisinya. Pada tahap konflik ini, mungkinlah bahwa negara tersebut dapat menjadi lunak, dan mengundang kelompok ketidaksepakatan pada partisipasi proses politik formal, sebuah pengecualian yang secara original mengarah pada eskalasi konflik tersebut. Nampaknya juga serupa, namun, bahwa pihak yang tidak sepakat akan dipandang menawarkan respon yang tidak memadai pada tuntutan mereka karena tujuan original konflik tersebut telah menjadi campur aduk oleh konflik itu sendiri.

            Model ini tidak dimaksudkan merepresentasikan sebuah konflik spesifik, tetapi tidak pula hal itu tidak khas dari proses yang terlibat d dalam sebuah jumlah konflik Asia Selatan. Model tersebut menggariskan fakta bahwa, sementara pengaturan institusional yang ada dapat berlangsung dalam cara dalam merespon pada keluhan, ketidakmampuan mengalamatkan kemunculan perhatian pada sebuah cara yang tepat (perselisihan itu sering dihasilkan pada forum institusional tertentu hanya setelah konflik tersebut telah bereskalasi melampaui cakupan asalnya) sering mendorong atau mendukung konflik untuk bereskalasi menjadi kekerasan.

 

Pihak-Pihak

 

            Pemahaman hubungan antara aktor-aktor di dalam sebuah perselisihan adalah sebuah langkah penting dalam bergerak menuju sebuah pemahaman bagaimana konflik dapat diselesaikan. Untuk tujuan ini, sebuah model skematik (tabel 1-3) telah dikonstruksi yang membedakan tiga jenis pihak: negara, kelompok, dan individu. Hubungan antara pihak tersebut itu merupakan kepentingan kritis di sini. Kebanyakan diskusi tentang institusi politik, legal, dan ekonomi memfokuskan diri pada hubungan antara dua pihak umum: negara dan individu. Secara umum, konvensi internasional itu dihasilkan oleh negara-individu dan hubungan individu-individu itu didemarkasi oleh sistem konstitusional dan legal.

 

Tabel 1: Sifat Hubungan

 

Pihak

Tuntutan kepada

Negara

Individu

Kelompok

Tuntutan dari

Negara

Hubungan diplomatik negara-dengan-negara, norma, kesepakatan, konvensi internasional

Kewajiban yang ditanamkan dalam hukum

Kewajiban yang ditampilkan dalam konstitusi, konvensi, institusi lain

Individu

Hak yang ditampilkan dalam konstitusi, konvensi, institusi lain, norma universal

Aturan hukun, hak kepemilikan, norma, konvensi sosial

Hak keanggotaan diatur oleh norma intra-kelompok, jaminan tingkat-negara, norma universal

Kelompok

Hak yang ditampilkan dalam konstitusi, konvensi, institusi lain

Kewajiban keanggotaan diatur oleh aturan dan norma intra-kelompok, dan hukum negara

Hubungan inter-kelompok ditampilkan dalam konstitusi, konvensi, norma

 

 

Tabel 2: Mekanisme Institusional yang diasosiasikan dengan hubungan

 

Pihak

Tuntutan kepada

Negara

Individu

Kelompok

Tuntutan dari

Negara

Forum internasional

Sistem yudisial (kriminal)

Sistem yudisial (kriminal)

Individu

Sistem yudisial (konstitusional), parlemen (representasi)

Sistem yudisial (sipil), pasar, norma sosial

Sistem yudisial (sipil dan kriminal)

Kelompok

Sistem yudisial (konstitusional), parlemen (melalui bloc pemungutan suara)

Sistem yudisial (sipil), norma sosial

Sistem yudisial(sipil), parlemen (mengkompetisikan blok suara), norma sosial

 

 

Tabel 3: Karakterisasi hasil

 

Pihak

Tuntutan kepada

Negara

Individu

Kelompok

Tuntutan dari

Negara

Konflik eksternal

Kekerasan kriminal

Konflik internal

Individu

Penganiayaan hak

Kekerasan sipil/sosial

Penganiayaan hak, kekerasan sipil/sosial

Kelompok

Konflik internal

Kekerasan sipil/sosial

Konflik internal

 

 

            Tabel 1 dan 2 menerangkan sifat hubungan yang umum antara ketiga kategori aktor, dan dikarakterisasi oleh sebuah referensi saling tuntutan. Negara mengtuntutan pada, sebagaimana kewajiban pada, negara lain dengan sebab hubungan diplomatik negara-dengan-negara, konvensi internasional dan risalah, dan protokol bilateral. Hubungan antara individu, sama halnya, dapat dikarakterisasi terdiri dari sebuah seperangkat tuntutan dan kewajiban yang masing-masing individu harus lakukan pada satu dan yang lain dan pada negara. Hubungan tersebut secara gagasan berdasarkan pada penerimaan aturan hukum, hak kepemilikan dan konvensi, dan norma sosial. Tuntutan dari individu pada negara mereka itu diidentifikasi oleh hak yang diabadikan dalam konstitusi, dan pada konvensi atau norma universal seperti Universal Declaration of Human Right. Secara terbalik, sebuah negara telah menuntut individu (cth. individu memiliki kewajiban pada negara) yang ditanamkan dalam hukum nasional.

            Pengenalan ketiga kategori, kelompok, memperluas identifikasi konvensional tentang pihak-pihak. Sebuah kelompok adalah sebuah kumpulan yang mungkin menspesifikasi seperangkat hubungannya sendiri antara individu di satu sisi, dan dengan negara di sisi lain. Untuk tujuan paper ini, kelompok-kelompok yang bersatu di sekitar kepentingan ideal dan politik adalah yang paling menarik. Satu karakteristik dari definsi kita tentang konflik internal adalah eksistensi kelompok sub-negara koheren yang menikmati beberapa derajat legitimasi politik, dan yang kepentingannya tidak secara siap dialamatkan oleh konstruksi institusional yang ada.

            Tabel 2 mengilustrasikan mekanisme institusionl yang mengendalikan hubungan antara ketiga kategori aktor. Hubungan negara-dengan-negara dilakukan pada forum internasional atau bilateral, dan sistem judisial kriminal mengatur tuntutan negara pada individu. Hubungan saling menguntungkan antar individu dilakukan melalui sistem yudisial sipil, norma sosial, dan institusi seperti pasar. Tuntutan individu pada negara diatur melalui sistem yudisial konstitusional dan organisasi representasi seperti parlemen. Aktivitas berdasar-kelompok antara negara dan individu, secara kontras, telah kurang diinstitusionalisasikan. Sedemikian, mekanisme institusional yang ada telah melemahkan yurisdiksi dan mengaburkan mandat dalam hal tindakan berdasar-kelompok.

            Tabel 1 dan 2 menguraikan hubungan antara negara, individu, dan kelompok di dalam kondisi normal. Kelompok tersebut dapat menjadi sesuatu yang formal yang diterima negara sebagai entitas legal dan konstitusional. Konstitusi dari seluruh negara Asia Selatan, contohnya, mempertimbangkan kelompok keagamaan. Dalam kasus sebuah republik Islam seperti Pakistan, Konstitusi menyadari warga Muslim sebagai kelompok terpilar dalam rangka mengafirmasi surat kepercayaan diplomatik Islami dari negara tersebut. Bahkan dalam negara sekular secara formal seperti India, biarpun, Konstitusi secara formal menyadari kelompok keagamaan dalam rangka secara konstitusional mennyetujui akses terbuka bagi tempat ibadah Hindu. Negara juga menyadari kelompok lain dari jenis lain, seperti yang berdasarkan pada bahasa, kasta, dan bahkan status ekonomi. Kelompok lain itu lebih informal, dan meskipun tidak secara formal disadari oleh pihak negara, mereka menikmati beberapa ukuran legitimasi internal. Konstitusi Pakistan, contohnya, tidak membuat referensi pada kelompok linguistik dan etnis, tetapi dalam kehidupan politik dalam bagian besar negara tersebut itu diatur sekitar kelompok identitas etnis-lingustik.

            Tabel 3 mengambil model tersebut dari tabel yang sebelumnya lebih lanjut, dengan menambah “gangguan” sebagai sebuah karakteristik dalam hubungan antar aktor dalam sebuah konflik. Gangguan dalam hubungan yang normal antara dua pihak negara itu dilihat di sini sebagai sebuah kasus konflik eksternal. Gangguan terhadap hubungan saling menguntungkan antar individu mengarah pada kekerasan sipil dan sosial. Jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya pada warga idnvidual, akan dipikirkan sebagai menganiaya hak manusia yang tak dapat dicabut dari individu, dan ketika individu mengingkari kewajibannya pada negara, dia dilihat bertindak kekerasan kriminal. Gangguan relasi antara kelompok dan negara sering diasosiasikan dengan konflik internal sebagaimana didefinisikan di atas, dan kekerasan sipil/sosial dengan gangguan kelompok-individu.

            Terdapat, tentu saja, hubungan yang dekat antara hubungan negara-individu dan hubungan negara-kelompok. Jika di sana menggunakan kekuatan oleh sebuah negara yang mencederai hak penduduk, dan jika beberapa penduduk tersebut menerima kekerasan yang berdasarkan pada identitas atau kepentingan kolektif mereka, individu tersebut dapat lebih siap bersatu menjadi sebuah kelompok untuk melawan apa yang mereka pertimbangkan perlakuan tidak adil. Sebagaimana model tersebut ilustrasikan, ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perselisihan yang bergeser dari negara-individu ke kelompok-negara, gangguan dikarakteristikkan oleh konflik internal daripada penganiayaan hak atau kekerasan kriminal. Hal ini mengandaikan bahwa penganiayaan yang berlanjut tentang hak individu oleh negara dapat mengarah pada pembentukan kelompok yang sering melahirkan konflik sebagai alat mengungkapkan tuntutan mereka. Apalagi, mereka yang menuntut dengan indivdu pada negara tersebut, yang dipandang sebagai ekstra-konstitusional, dapat mengarah pada sebuah eskalasi konflik tindakan kriminal individual pada tindakan kelompok yang dilegitimasi secara internal (terorisme yang termotivasi-secara politik, contohnya). Gagasan kunci adalah bahwa gangguan dalam hubungan dalam suatu lingkungan dapat mengarah pada eskalasi pada lingkungan lain.

            Sebagaimana model tersebut andaikan, eskalasi konflik itu sering diasosiasikan dengan penguatan identifikasi kelompok dan ikatan sebagai kelompok, daripada individu, menjadi fokus pembalasan yang disponsori-negara. Sekali kekerasan fisik menjadi bagian konflik, tegangan pihak-pihak tersebut secara dramatis meningkat pada poin dimana akomodasi dan rekonsiliasi menjadi semakin sulit, bahkan di dalam institusi komprehensif dan paling canggih sekalipun. Karena alasan ini, ketika pihak non-negara pada sebuah konflik menggunakan kekerasan, mereka dikatakan berfungsi di luar pengaturan institusional untuk resolusi konflik dan dilabelisasi sebagai illegal. Di sisi lain, kekerasan oleh aktor negara itu dipertimbangkan sebagai fungsi normal negara. Hal ini mengangkat wacana tentang kesahan dan ketidaksahan penggunaan kekerasan.

 

Legitimasi Kekerasan dan Institusi Negara

 

            Dalam taksonomi Weberian yang berpengaruh, negara didefinisikan sebagai sebuah badan yang secara sukses memelihara monopoli terhadap legitimasi penggunaan kekerasan di dalam sebuah wilayah teritorial. Tindakan seperti pembubaran majelis terpilih, interferensi dengan proses pemilihan, atau penundaan jaminan konstitusional dan legal bagi warga jarang diinterpretasikan sebagai tindakan kekerasan sebab mereka dibawa oleh negara dan biasanya dijustifikasi oleh kebutuhan spesifik dari negara tersebut.[41] Namun, akibat tindakan demikian adalah memperluas cakupan tindakan kekerasan yang diperbolehkan bagi negara dan mereduksi rentang aktivitas non-negara yang secara normal dipertimbangkan sebagai legal. Jika kehadiran kekerasan dipandang sebagai corak intrinsik dari konflik internal maka definisi kekerasan butuh termasuk sebuah rentang aktivitas yang secara normal dipertimbangkan sebagai bagian mandat dari negara yang berfungsi. Jika tidak, terdapat sebuah bahaya menginterpretasikan konflik internal hanya dalam pengertian kekerasan oleh aktor non-negara dan mereduksi manajemen konflik hanya pada sebuah pembatasan kekerasan non-negara.

            Keterlibatan negara memunculkan pertanyaan tentang pendekatan apa yang kita ambil ketika menganalisis konflik internal. Di sini, kita dapat berasumsi dua perspektif, perspektif makro dan mikro. Perspektif keamanan negara fokus pada entitas-makro, yakni negara. Hal tersebut dipertimbangkan dengan konflik dan dinamikanya terdapat proteksi inti kepentingan negara, dan oleh karena itu hal itu fokus pada situasi tersebut yang mungkin menghadapkan sebuah ancaman pada keamanan negara, pemerintahannya atau integritas wilayahnya. Konflik dapat menjadi terinstitusionalisasi melalui penciptaan organisasi seperti kekuatan militer, intellijen, dan polisi yang dimandatkan untuk melindungi keamanan negara. Ketika konflik dipandang dari tingkat makro, hal itu nampak sebagai sebuah ancaman bagi kebaikan yang lebih besar dari negara yang direpresentasikan oleh mekanisme (institusi) pemerintah yang ada. Dengan demikian, kekuatan keamanan disebut untuk berurusan dengan menghasut kekerasan terhadap negara. Sebuah karakteristik tentang konflik internal, bagaimanapun, adalah mendukung keluhan yang sering muncul untuk bertabrakan dengan perhatian keamanan dari negara dan institusinya.[42]

            Hal ini membawa kita pada perspektif tingkat mikro dari konflik internal, yang memerhatikan secara primer dengan individu. Sementara tingkat makro menjelaskan kebutuhan negara untuk melindungi inti kepentingannya menggunakan segala alat pada penyelesaian, pendekatan tingkat mikro mendesak pada prinsip hak universal dan tak disakiti yang harus dihormati negara dan juga individu.

            Kendati kejelasan perbedaan antar dua perspektif tersebut, sejumlah corak umum itu relevan bagi problem manajemen konflik. Kedua perspektif cenderung memberikan prioritas pada situasi dimana kekerasan sudah muncul atau dekat. Oleh karena itu, mereka  memerhatikan lebih dengan akibat dari gangguan daripada dengan penyebabnya.

            Bahkan dimana dua perspektif tersebut beruusan dengan kontingensi, mereka fokus pada kondisi yang muncul setelah gangguan sudah muncul, daripada evolusi perselisihan dan ketidaksepakatan menjadi konflik. Namun, pada tingkat mikro, terdapat beberapa organisasi yang dapat secara efektif mengalamatkan contoh kekerasan yang dilakukan terhadap individu atau terhadap kelompok, komunitas, atau populasi lokal di dalam sebuah negara. Namun, organisasi hak manusia dapat menampilkan sebuah kepentingan yang luas pada situasi aktual dan potensial dimana tegangan merupakan sebuah sebab perhatian dimana kekerasan serius terhadap hak manusia muncul. Sejumlah negara Asia Selatan telah membentuk undang-undang komisi hak manusia sementara di negara lain terdapat inisiatif masyarakat sipil otoritatif yang mengawasi peluasan yang padanya hak manusia dihormati oleh pihak-pihak dalam sebuah perselisihan atau dipertimbangkan dalam situasi dimana sebuah kecenderungan untuk munculnya kekerasan.

            Sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan, negara merespon secara tidak terhindarkan mengangkat pertanyaan pendekatan — mikro dan/atau makro — dan bagaimana tidakan dibenarkan. Legitimasi kontra-pemberontakan di negara manapun atau strategi reduksi konflik sipil tergantung bukan hanya pada perluasan yang padanya pemimpin negara membenarkan penggunaan alat politik dan militer, tetapi juga pada kemampuan dengan mana mereka mengatur untuk menunjukkan pertimbangan mereka bagi kepentingan politik pihak-pihak pada sebuah konflik. Pada kasus pemberontakan Sikh di Punjab pada akhir 1980an dan awal 1990an, India mencoba pada strategi militer yang utama untuk manajemen konflik yang ditujukan pada pengandungan problem. Strategi ini berdasarkan pada kekuatan non-negosiasi, sebuah konsentrasi militer, perlakuan kasar terhadap pemimpin pemberontakan dan kelonggaran terhadap pengikutnya, maupun delegitimasi pemberontakan dan pemilihan (yang dipaksa) yang (meskipun demikian) bertaut dengan bagian arus politik yang luas. Jika strategi ini secara sukses dapat dibantah di Punjab, kesuksesannya di Kashmir tetap jauh dari kejelasan.[43]

            Kebanyakan kasus, strategi negara yang ada untuk berurusan dengan konflik internal itu berdasarkan pada sebuah kombinasi dari koersi kebanyakan militer, pertautan politik dan, kadang, prosedur yudisial. Karena manajemen konflik yang harus diterima arus utama seperti memberikan harapan kedamaian dan stabilitas, keuntungan yang dipertimbangkan dapat diperoleh dengan mencuramkan keseimbangan strategi tersebut jauh dari tndakan militer dan menuju pertautan politik yang lebih besar.      

            Fase perselisihan Kashmir kini, yang dimulai pada akhir 1980an, dapat juga dipandang dari sudut yang berbeda.[44] Menurut banyak orang India, penculikan pada 1989 dari Rubiya Saeed, putri pemimpin politik pro-India, dengan kepemilikan militan dengan Jammu dan Kashmir Liberation Front (JKLF), dipertimbangkan sebagai peristiwa batas air. Seorang tersangka penculik Rubiya Saeed akan menyatakan bahwa penculikannya tidak lain tindakan kekerasan daripada penawanan tanpa tuduhan dari anggota JKLF oleh kekuatan keamanan negara dalam responnya.[45] Akan tetapi, tindakan koersif negara yang tersembunyi dari pandangan karena negara itu secara normal dipertimbangkan memiliki monopoli kekerasan legal dan sah di dalam yurisdiksinya. Ketika aktor non-negara keluar dari mekanisme legal-institusional yang ada, bagaimanapun, tindakan mereka mencolok mata dan sudah diidentifikasi sebagai kekerasan dan illegal. Oleh karena itu, seseorang dapat menyimpulkan bahwa kekerasan norma politik dan yudisial yang ada terasosiasi secara dekat dengan eskalasi akan perselisihan ke dalam sebuah konflik kekerasan secara potensial.

            Negara Asia Selatan memiliki pengaturan institusional yang didirikan-dengan-baik pada penyelesaian mediasi perselisihan yang meliputi wilayah politik, ekonomi, sosiokultural dan bahkan konstitusional. Kelaziman umum konflik, dan insiden tinggi secara khusus tentang konflik internal sebagaimana dibuktikan pada Lampiran 2, menunjukkan bahwa terdapat juga jurang lebar dalam pengaturan institusi yang ada dalam fungsinya. Beberapa mekanisme tersebut, seperti konstitusi, majelis terpilih, komisi hukum dan hak manusia, di sisi lain, kebanyakan institusi yang didirikan-dengan-baik yang fungsinya secara formal dimasukkan ke dalam hukum dan undang-undang. Mekanisme informal, di sisi lain, termasuk norma sosial dari perilaku, tradisi, kebiasaan, dan konvensi yang secara luas diterima. Hal tersebut dapat memiliki struktur dan aturan elaborasinya sendiri, tetapi mereka jarang sekali secara formal dimasukkan. Akhirnya, juga terdapat mekanisme institusional semi-formal yang dibuat baik pada pengaturan formal maupun informal. pasar, contohnya, berdasarkan pada beberapa gagasan dasar hak kepemilikan dan aturan pertukaran yang ditanamkan baik hukum formal maupun konvensi informal.

            Meskipun demikian, kelompok-kelompok yang merupakan pihak terhadap tegangan atau konflik, termasuk pihak negara, secara sering menemukan diri mereka sendiri dalam memegang posisi yang tak terleraikan secara resiprokal. Ketika hal tersebut dilihat dari perspektif nilai dan kepentingan yang menurutnya pihak-pihak itu menjelaskan atau membenarkan tindakan mereka (pencarian keamanan, akses ke sumber daya atau proteksi hak manusia), yang pada perluasan mekanisme institusional yang melaluinya manajemen konflik dan resolusi dapat dialamatkan tersedia, dapat menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa konflik internal itu sayangnya kompleks dan bahwa penyebaran mereka melintasi wilayah yang berbeda adalah tidak terhindarkan. Untuk menghindari pesimisme yang tidak perlu, akan berguna untuk melihat beberapa kasus di dalam wilayah spesifik, sebelum mempertimbangkan bagaimana manajemen konflik internal dapat dialamatkan. Contoh yang ditampilkan di sini, maupun yang satu per satu dari tiga wilayah spesifik hanya ilustratif. Mereka tidak dimaksudkan berlaku di semua wilayah yang dapat kita pikirkan dan yang memengaruhi konflik maupun seharusnya mereka dilihat sebagai penilaian pada kasus tersebut yang ada.

 

Contoh Gangguan

 

Wilayah Politik

 

            Di Bangladesh, persaingan antara dia partai politik, Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan Bangladesh Awami League (AL) (oposisi), telah dikarakterisasi oleh konflik kekerasan. Meskipun sistem pemilihan menyusun pengaturan institusional untuk penyelesaian persaingan demikian, keluarannya cenderung tidak stabil sebagaimana “perjuangan yang buas untuk kekuasaan antara… partai politik utama telah membantu perkembangan situasi ketidakhukuman (lawlessness) dan perjuangan sipil dimana tindakan kekerasan tanpa alasan dan intimidasi oleh partai yang berkuasa sebelumnya, Bangladesh Nastionalist Party (BNP), didukung kekuatan keamanan, dan partai oposisi, telah menjadi corak rutin dari proses politik”.[46] Hal ini demikian kendati fakta bahwa Bangladesh telah menginstitusionalisasi administrasi non-partisan dan teknokratik sebagai pengaturan sementara untuk menjaga pemilihan yang adil, dan kendati kelemahan perbedaan serius antara dua partai utama dalam pengertian representasi etnis atau kebijakan ekonomi.[47]

 

Wilayah Ekonomi

           

            Sementara konflik di Nepal dapat dipicu oleh kekerasan sipil dan hak politik, sebagaimana diderita oleh sektor publik umum tertentu, kekerasan ekonomi dan hak sosial dikatakan menyediakan latar belakang untuk sebuah situasi yang kini dikarakteristikkan dengan pasangan kompleksitas ekonomi, politik, dan sosial dengan dinamika regional dan internasional. Maois Nepal menginterpretasikan arus perjuangan mereka dengan kekuatan negara Nepal sebagai sebuah konflik kelas dimana keluhan ekonomi dan kepentingan memainkan peran penting. Sementara partai politik arus utama mendukung monarki konstitusional, Maois menentangnya. Bagi mereka, konflik tersebut adalah perjuangan berdasar-kelas terhadap monarki konstitusional Nepal. Hal itu merupakan perjuangan mendirikan aturan proletariat dimana hierarki kasta dan identitas etnis bermain peran. Maois sering mengatur untuk memobilisasi komunitas-komunitas atau kasta tersebut yang dipertimbangkan di bawah hierarki sosial atau kelas. Konflik tersebut dapat diinterpretasikan cukup sederhana sebagai sebuah perjuangan untuk kekuasaan oleh pemimpin Maois terhadap status quo. Jelasnya, konflik internal di Nepal dipertarungkan di luar pengaturan institusional yang ada seperti pemerintahan demokratis dan kompetisi elektoral untuk dukungan popular, pasar ekonomi, dan proyek reformasi lahan atau proses reformasi yang dirancang untuk mengamandemen konstitusi tersebut dan mengubah hak kepemilikan.

 

Wilayah Sosiokultural

 

            Konflik di Sri Lanka dapat dipandang muncul dari kompetisi antar perspektif nasional dari dua kelompok kultural, Sinhalas dan Tamil. Banyak batas air yang penting dari konflik ini secara dekat diasosiasikan dengan persaingan terhadap pola kultural dan simbol independen Sri Lanka. Pertanyaan tentang bahasa, contohnya, selalu dipandang penting. Telah juga dinyatakan bahwa mobilisasi berdasar-kelas itu penting sebagai bahan bakar konflik baik langsung, dan melalui pengaruh pada politik Sinhala. Konflik tersebut bereskalasi menjadi perang penuh-bulu, dengan periode intervensi militer oleh pihak ketiga (India). Oleh karena itu, pada ketinggian ini, konflik tersebut dihasilkan oleh interpretasi saingan tentang sejarah pulau itu, yang dapat dipandang analogis dengan perang inter-negara. Meskipun kedaulatan formal dari negara Sri Lanka tetap dikenali oleh komunitas internasional, banyak aspek hubungan antara Pemerintah dan pemberontak itu serupa dengan hubungan dunia Kekuasaan kedaulatan. Meskipun Sri Lanka tetap secara formal terikat dengan demokrasi multi-partai selama banyak dari periode ini, kelompok pengingkar signifikan — menampilkan bukan hanya Nasionalis Tamil, tetapi juga Nasionalis Sinhala dan revolusionaris sayap-kiri — menemukan diri mereka sendiri di luar kerangka-kerja konstitusional itu.

Contoh di atas tidaklah tidak khas tentang pola gangguan pada pengaturan institusional Asia Selatan. Beberapa kasus yang dikutip di atas (contohnya, konflik Sri Lanka) telah bergerak menuju manajemen konflik. Partai-partai mulai bertaut dalam sebuah cara yang terinstitusionalisasi, meskipun mereka cukup beroperasi di luar parameter dari institusi yang sebelumnya ada. Dalam kasus lain, bagaimanapun, konflik tersebut kini bereskalasi.[48]

Jelaslah, tidak semua tindakan berdasar-kelompok dalam oposisi kepada negara dikualifikasi sebagai konflik. Cukup mungkin, dan tentu saja persoalan praktik yang rutin, untuk kelompok mengejar kepentingan perusahaan mereka secara damai di dalam pengaturan institusional yang ada. Partai-partai poitik, contohnya, menampilkan kepentingan kelompok, dan setidaknya semua kompetisi elektoral negara-negara Asia Selatan antara partai yang bersaing dipertimbangkan sebagai bentuk anggapan normal . Bentuk lain tindakan berdasar-kelompok yang dipertimbangkan sebagai bagian integral dari pengaturan institusional yang ada termasuk aktivitas persatuan perdagangan, badan kewarganegaraan dan organisasi sukarela. Hal tersebut diterima di kebanyakan negara Asia Selatan, contohnya, untuk persatuan perdagangan untuk mengubah keluaran pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, hal itu legal dan sah untuk memengaruhi operasi mekanisme institusional seperti pasar tenaga kerja melalui tindakan berdasar-kelompok. Terdapat juga asosiasi untuk promosi identitas kultural, etnis, atau keagamaan yang partikular. Negara telah, dari waktu ke waktu, mengizinkan tantangan non-kekerasan pada kedaulatan mereka oleh kelompok yang meninjau menggambar ulang batasan atau sebuah pemeriksaan radikal akan pengaturan konstitusional yang ada. Bentuk tindakan berdasar-kelompok yang kemudian ini, bagaimanapun, tidak menikmati transaksi toleransi yang besar pada bagian dari pihak negara dan sering secara cepat diinterpretasikan sebagai tantangan pada inti kepentingan yang non-negosiasi dari negara tersebut.

 

KOMISI PERDAMAIAN: PROPOSAL UNTUK MANAJEMEN KONFLIK

 

            Bagian terakhir ini bukan menawarkan kebijakan spesifik, melainkan sebuah metodologi umum manajemen konflik di Asia Selatan. Manajemen konflik yang efektif membutuhkan pihak-pihak yang dibawa ke dalam pengaturan institusional yang dapat saling diterima untuk mediasi perselisihan dan ketidaksepakatan mereka, dan untuk pengaturan saling-hubungan mereka. Memandang konflik hanya dalam pengertian hukum dan keteraturan biasanya berarti bahwa biaya yang tetap di luar institusi yang ada harus dilahirkan oleh satu dari partai-partai tersebut. Strategi demikian memberikan perhatian yang kurang pada dimensi ekonomi, politik, dan sosial dari perselisihan, dan pada pembatasan pengaturan institusional yang ada. Cukup sering pendekatan dangkal ini tidak efektif, kontra-produktif, dan dapat berkontribusi pada eskalasi konflik dengan memperpanjang periode yang sebelumnya bertautan konstruktif dapat diringkas. Modifikasi pengaturan institusional alternatif yang ada dalam rangka mengakomodasi kelompok yang telah memilih atau dipaksa beroperasi di luar pengaturan tersebut.

            Mekanisme untuk konflik yang diletakkan di sini dapat disebut Komisi Perdamaian. Hal tersebut harus terdiri dari individu atau nominasi kelompok-kelompok yang tertarik dalam manajemen konflik secara umum, atau dalam manajemen tentang konflik aktual atau potensial.[49] Komisi tersebut dapat didirikan Pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), atau kombinasi lain dari pihak-pihak yang tertarik, dan dapat beroperasi pada tingkat regional, nasional atau subnasional, tergantung pada kepentingan dan kebutuhan konstituennya. Komposisi tepat dan aktivitas dari Komisi tersebut adalah yang kurang diperhatikan di sini.

            Untuk Komisi Perdamaian demikian untuk menampilkan fungsi manajemen konfliknya secara memadai, diharapkan bahwa ia mengadopsi pendekatan analitis pada konflik yang digariskan di atas, sebagaimana diringkas pada tabel 1-3. Kerangka-kerja bagi tindakan yang tersirat dalam analisis ini memiliki lima tahap:

  1. Identifikasi pihak-pihak dan spesifikasi hubungan mereka;
  2. Identifikasi mekanisme institusional yang diasosiasikan dengan hubungan saling pengertian antar pihak-pihak;
  3. Identfikasi poin gangguan (atau gangguan potensial) dalam hubungan antar pihak, termasuk akibat dari gangguan dalam lingkungan hubungan dengan lingkungan lain;
  4. Pertautan dengan pihak-pihak kunci pada sebuah konflik atau konflik potensial pada sebuah basis berjalan (ongoing) untuk mengizinkan  pembukaan lagi tentang interaksi yang diinstitusionalisasikan.

 

Tujuan Komisi Perdamaian bukan untuk menantang, menggariskan atau menggantikan pengaturan institusional yang ada untuk manajemen konflik, tetapi melainkan memperkuat dan mendukung struktur tersebut. Gagasan Komisi Perdamaian itu mungkin hanya dalam konteks dimana pengaturan institusional yang lain aktif namun terbatas. Oleh karena itu, Komisi Perdamaian, harus mengambil pandangan positif, dan membuat penggunaan konstruktif, dari institusi yang ada — biarkan mereka sebagai institusi formal seperti konstitusi, kedaulatan negara, parlemen, sistem federal, atau sistem yudisial; isntitusi semi-formal seperti norma sosial, kebiasaan, dan konvensi. Komisi tersebut harus mengidentifikasi batasan pengaturan institusional yang ada hanya sebagai sebuah alat untuk memperkuat peran dari pengaturan tersebut dalam kepentingan berbeda yang dimediasikan.

            Meskipun rekomendasi kebijakan prinsipil dari laporan ini luas, mungkinlah disarankan, menggunakan model yang spesifik, bagaimana mungkin dibuat operasional di pelbagai konteks. Model yang ditawarkan di bawah ditawarkan untuk merangsang gagasan formulasi rekomendasi tindakan-berorientasi sehingga aktor dapat mengadopsi pada dinamika partikular dari situasi konflik dengan maka mereka perhatikan.

 

Proposal 1: Komisi Perdamaian Asia Selatan

 

Tujuan

·        melaporkan pada situasi konflik yang ada dan muncul di wilayah Asia Selatan sebagaimana didefinisikan SARRC;

·        mengangkat profil konflik internal sebagai sumber ketidakamanan dan krisis humanitarian, dan mempromosikan pendekatan institusional, sosio-ekonomi dan politik sebagaimana dilawankan kepada pendekatan militer murni atau kebijakan kepada manajemen konflik;

·        mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara Asia Selatan negara.

 

Status Organisasional

            South Asai Peace Commision (SAPC) akan secara ideal sebagai bagian dari organisasi kerjasama regional yang diperbaharui, maupun sebagai sebuah organisasi internasional. Namun, di bawah kondisi politik sekarang, sebuah tujuan realistik adalah untuk memandang SAPC sebagai sebuah NGO regional atau internasional dengan representasi dari semua negara.

 

Aktivitas Utama

            SAPC akan secara awal menyusun sebuah database konflik di Asia Selatan, mungkin mulai dengan pertunjukan serupa dengan Lampiran 2, yang fokus pada kumpulan karya organisasi pelaporan yang ada. Komisi tersebut akan meninjau definisi konflik yang sebelumnya ada, dan mengembangkan definisinya sendiri berdasarkan pada kerangkkerja analitis yang spesifik. Aktivitas utama tersebut, setidaknya awalnya, akan diteliti dan disebarkan, difokuskan pada situasi konfki danproduksi laporan rinci dari tegangan Asia Selatan dan konflik — baik yang aktual dan yang muncul. Peneliti akan menjaga imparsialitas, dan mendukung penggunaan perspektif konflik yang jamak. Hal itu akan mengonsentrasikan pada dinamika konflik, rute potensial untuk manajemen koflik dan identifikasi pihak-pihak potensial kepada manajemen konflik. SACP akan menjaga hubungan dengan organisasi internasional di sistem PBB, mapupun NGO Internasional dan badan akademis dengan kepentingan serupa,

 

Proposal 2: Komisi Perdamaian Negara

 

Tujuan

·        melaporkan, dan mengawasi, situasi konflik yang ada dan yang muncul di dalam negara berdaulat, dan untuk menawarkan intervensi politik untuk manajemen konflik yang meliputi fungsi pengaturan institusional yang ada;

·        menyediakan sebuah mekanisme yang dapat terus berjalan untuk menginstitusionalisasi kepentingan dan perselisihan yang berbeda, dan memperkuat kerja dari institusi yang ada,

 

Status Organisasional

 

            Sebuah Country Peace Commision (CPC) dapat didirikan melalui sebuah Piagam yang mengikat secara legal dengan badan undang-undang, tetapi menikmati sebuah tingkat independensi yang lebih tinggi dari eksekutif daripada kasus dalam dispensasi demokratis untuk komisi hukum atau pemilihan. Hal itu akan butuh menjadi undang-undang, tetapi tidak ditanamkan dengan simbol negara. Lebih lanjut, Komisi Perdamaian seharusnya menerima pendanaan undang-undang langsung dari budget sentral, tetapi menjadi independen dalam elaborasi aktivitasnya, dan dengan demikian menikmati kebebasan mengawasi dan melaporkan konflik, untuk mencari negosiasi dengan pihak manapun, dan untuk bertindak sebagai arbitrase atau perantara pada permintaan pihak-pihak pada perselisihan atau konflik partikular manapun.  Namun, tidak seperti komisi hukum dan pemilihan, CPC tidak akan menikmati kekuatan koersif manapun. Secara realistis, CPC dapat, di satu sisi, lebih seperti NGO nasional dengan beberapa representasi dari kelompok politik, ekonomi, dan sosial utama. Di sisi lain, ia juga dapat dilampirkan pada kerangka-kerja konstitusional legal nasional, menguntungkan dari ordinansi spesial dari majelis atau parlemen nasional. Hal ini akan meningkatkan keserupaan dari Komisi Perdamaian dipandang merepresentasikan masyarakat sipil secara sah dan memperoleh hormat yang dibutuhkan untuk berfungsi.

 

Aktivitas Utama

            CPC akan melakukan penelitian dan melakukan aktivitas pelaporan serupa dengan SAPC, tetapi pada tingkat negara, dan oleh karena itu, dalam rincian yang lebih daripada SAPC. Apalagi pada aktivitas yang diidentifikasi untuk SAPC, CPC akan juga secara aktif bertaut dengan pihak-pihak pada konflik aktual dan yang muncul, dan akan secara langsung mengintervensi sebagai arbitrer, perantara atau fasilitator. Hal itu akan mengambil pandangan pengaturan isntitusional yang luas seperti konstitusi. Yang paling penting, hal ini tidak akan mengecualikan pandangan yang menantang gagasan kedaulatan yang ada atau tidak memandang tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak yang sudah bertaut dalam aktivitas kekerasan atau illegal. CPC akan tetap dalam hubungan yang aktif dengan kelompok sosial, politik, ekonomi yang berbeda di dalam negara tersebut.

 

Proposal 3: Komite Perdamaian Komunitas Lokal

 

Tujuan

·        untuk mengawasi situasi konflik yang ada dan yang muncul di dalam komunitas lokal partikular;

·        mengintervensi secara aktif dengan organisasi dan individu kunci pada tingkat lokal untuk melindungi komunitas dari kekerasan dan kekerasan hak manusia.

 

Status Organisasional

            Local Community Peace Commitee (LCPC) dapat sebagai non-undang-undang, yang secara lokal dibiayai badan dengan hubungan informal dengan pengikat yang tepat dari pemerintah lokal. Dalam pengertian struktur legal, hal itu dapat menyerupai organisasi seperti sekolah asrama lokal atau asosiasi guru-orangtua, yang dikenali sebagai entitas legal yang bernteraksi dengan pemerintah lokal, tetapi sebaliknya beroperasi secara otonomi.

 

Aktivitas Utama

 

            LCPC akan bertindak sebagai penguhubung dengan pelbagai aktor lokal, termasuk pejabat negara, hukum, dan agen aturan, pelayanan darurat, partai politik, aktiftias sosial, badan profesional, kelompok etnis dan keagamaan, dan persatuan perdagangan dalam rangka melindungi komunitas lokal dari kekerasan. Mereka akan belajar dari pengalaman komite perdamaian ad hoc lokal yang muncul untuk pencegahan konflik di banyak bagian di Asia Selatan. LCPC akan mengoordinasi aktivitas pelbagai pemain lokal yang diidentifikasi di atas, dan menjaga hubungan antara pemain tersebut pada basis yang terus berjalan. Pekerjaan LCPC adalah, dalam beberapa jalan, sudah dilakukan secara giat pada tingkat lokal oleh pekerja politik yang bersungguh-sungguh, administrator lokal, atau profesional hukum dan aturan. Kesuksesan pencegahan konflik tingkat lokal demikian tergantung secara utama pada energi dan dedikasi dari individu partikular.

 

Proposal 4: Jaringan Komisi Perdamaian

 

Tujuan

·        mempromosikan formasi dan aktivitas Komisi Perdamaian pada tingkat yang berbeda;

·        menyediakan hubungan antara Komisi Perdamaian pada tingkat yang berbeda (regional, nasional, dan subnasional), maupun antara Komisi Perdamaian yang berbeda pada tingkat yang sama.

 

Status Organisasional

 

            SAPC dapat bertindak sebagai jaringan untuk interaksi antar CPC, dan CPC dapat bertindak sebagai jaringan untuk LCPC. Secara alternatif, hal itu juga mungkin untuk memandang Peace Commision Network (PCN) sebagai sebuah NGO regional atau internasional dimana bertujuan mempromosikan pendirian Komisi Perdamaian pada tingkat berbeda.

 

Aktivitas Utama

 

            PCN akan menentukan sebuah jalur tindakan dalam respon pada kebutuhan diidentifikasi oleh partisipan. Hal itu dapat bertindak sebagai poin vokal untuk mengawali aktivitas yang digambar di bawah proposal 1-3. sebuah prototipe PCN, oleh karena itu, akan secara utama sebuah organisasi penelitian dan penyebaran yang akan membangun jaringan dengan organisasi yang ada yang bekerja untuk kedamaian dan manajemen konflik di wilayah tersebut. Penelitiannya dan aktivitas penyebarannya akan secara identik secara awal dengan yang mereka rincikan pada SACP di proposal 1. Apalagi, hal itu akan memfasilitasi penciptaan CPC dan PCPC melalui penelitiannya dan kerja lobby.

 

KESIMPULAN

 

            Proposal tersebut seharusnya dilihat sebagai kerangka-kerja yang mungkin untuk resolusi konflik intra-negara, daripada sebagai rancangan spesifik. Sebagaimana diidentifikasikan pada diskusi di depan, konflik partikular akan membutuhkan proses yang diadaptasi secara spesifik untuk mengalamatkan mereka. Dengan demikian proposal yang digariskan di atas memiliki ukuran fleksibilitas luas yang built-in.

            Tujuan dari paper ini telah memberikan saran untuk pemikiran lebih lanjut dalam mengalamatkan pelbagai jenis dan tingkat konflik di Asia Selatan. Paper tersebut telah meninjau status konflik internal di dalam wilayah tersebut dengan referensi literatur sekunder. Ia telah menggariskan kompleksitas yang terlibat dalam identifikasi dan analisis konflik internal, yang membiarkan sendiri dalam manajemen dan resolusi konflik tersebut. Model umum Komisi Perdamaian ditawarkan dipahami sebagai mekanisme yang cocok untuk manajemen konflik internal yang bertujan untuk mengatasi beberapa kesulitan penting yang dihadapi oleh pengaturan institusional yang ada dalam manajemen konflik. Oleh karena itu, gagasan Komisi Perdamaian tidaklah, sebuah solusi definitif tetapi sebuah usaha pada mempromosikan pendekatan inklusif secara relatif pada problem mengatur konflik internal dalam wilayah tersebut.

 


[1] Bhutan tidak memiliki konstitusi formal dan Nepal merupakan monarki konstitusional. Yang kemudian juga memiliki sistem politik demokratik yang diperkenalkan pada 1991 mengikuti protes popular. Namun, Pemerintahnya tetap difaksionalisasi dan telah mengalami perubahan yang sering. Namun, komposisi Pemerintah, dan kekuasaan efektif yang dapat dihasilkan, tetap terlihat.

[2]  Abdur Rob Khan, “Interfacing Traditional and Non-Traditional Security in South Asia”, BIISS Journal, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, Vol. 22, No. 4, 2001, hlm. 463.494.

[3]  Terence Hunt, “President:Wallah: India is the jewel in US leader’s Asia trip”, The Guardian, Http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,3976010,00.html, 20 March 2000.

[4] A. Tellis, Stability in South Asia: Prospect of Indo-Pak Nuclear Conflict, RAND, Santa Monica: RAND, 2000. Laporan ini juga memprediksi kemungkinan persistensi akan sebuah “keseimbangan yang buruk” untuk beberapa waktu mendatang, dimana pemberontakan internal mencoba menyelesaikan secara jelas dalam hubungan inter-negara antara dua negara.

[5] SIPRI melaporkan konflik di Assam, Kashmir, dan Sri Lanka di bawah kategori “Konflik Bersenjata Besar” pada 1999. lihat SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security, New York: Oxpord University Press, 2000. Episode Kargil 1999 diklasifikasikan sebagai konfrontasi militer terpisah antara kekuatan bersenjata dari dua negara, yang diperlakukan tentang pemberontakan/kontra-pemberontakan” terpilah yang sedang berlangsung di Kashmir. Menurut SIPRI, jumlah kumulatif korban lebih dari 10 tahun terakhir di konflik “internal” Kashmir beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah korban yang dihasilkan dari konfrontasi langsung antara kekuatan bersenjata dua negara.

[6] Yang pertama itu pada 1948 ketika pertempurannya dibatasi pada perselisihan dari Jammu dan Kashmir. Perang kedua itu pada 1965, dan ketiga pada 1971. baik dua konflik terakhir adalah perang penuh dimana kekuatan bersenjata dua negara penuh bertaut sepanjang tanah, laut, dan pertahanan udara mereka.

[7] Menurut SIPRI Yearbook kematian total pertempuran-terkait dari konflik internal dalam tiga tahun 1999 hingga 2001 mendekati 20.000. terhadap yang lebih panjang, perode 50 tahun, korban konflik internal di dalam Sri Lanka lebih bdari 60.000 dan di dalam India lebih dari 23.000. Yang terakhir tidak termasuk kematian penduduk. Bahkan jumlah korban tersebut muda dengan perbandingan dengan kontra-pemberontakan perang sipil di Pakistan Timur sebelum kemerdekaan Bangladesh. Lihat SIPRI Yearbook 2002, hlm. 72-74. sama halnya, seseorang dapat juga menambahkan bahwa, menurut SIPRI jumlah kumulatif dari korban telah lebih dari 10 tahun ini, jumlah korban yang dihasilkan dari konfrontasi langsung di Kashmir beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah korban dari konflik militer antara India dan Pakistan.

[8] Lebih dari 105 konflik inter-negara di Asia Selatan sebagaimana dilaporkan dalam proyek Correlates of War yang dilakukan oleh Program in Empirical International Relations di Pennsylvania State University, hanya empat yang di dalam rentang lebih dari 1000 kematian pertempuran, sementara sisanya adalah kurang dari 25. lihat http://cow2.la.psu.edu.

[9] “Berkonfrontasi dengan ‘musuh di dalam’ telah mempersulit urusan berkonfrontasi dengan ‘musuh di luar’, R. Thomas, Suoth Asian Security in the 1990s, Adelphi Paper No. 278, IISS, London: Brassey’s, 1993, hlm. 3.

[10] Pada hubungan antara konflik intra-negara dan inter-negara, Rajat Ganguly berpendapat bahwa negara memiliki ikatan “persaudaraan” dengan kelompok di negara lain, dan dengan demikian dapat memainkan peran kritis sebagai pihak ketiga dalam konflik (internal) inter-negara. Dia menguji peran tersebut, secara berurutan, dari Pakistan di Kashimir (India), India di Bangladesh (Pakistan Timur), Afghanistan dan Iran di Blochistan (Pakistan), Afghanistan di Pakhtunistan (Pakistan), dan India pada pemisahan diri Tamil di Sri Lanka, sebagai kasus-kasus “intervensi negara-saudara”. Lihat Rajat Ganguly, Kin State Intervention in Ethnic Conflicts: Lesson from South Asia, New Delhi: Sage, 1998.

[11] Khan, op. cit, hlm. 472.

[12] Daniel Lak, “Eyewitness: Meeting Nepal’s Maoist”, 19 Juni 2002, news.bbc.co.uk.

[13] Human Right Watch, “Bangladesh: Political Violence on All Sides” Vol. 8, No. 6, Juni 1996, http://www.hrw.org/reports/1996/BANGLA. htm; Amnesti Interasional, “Bangladesh”, Amnesty International Report 2001, http://www.amnesty.org.

[14] Keempat sumber tersebut dipilih secara utama sebab mereka menghasilkan laporan tahunan tentang konflik seputar dunia, dan menggunakan secara internal metode konsisten terhadap koleksi data dan pelaporan.

[15] Dipankan Banerjee (ed.), South Asia at Gun Point: Small Arms and Light Weapons Proliferation, Colombo: Regional Centre for Stategic Studies, 2000, hlm. I-ii.

[16] Universal Declaration of Human Rights, 1948, http://www.un.org/Overview/rights.html.

[17] Melanjutkan pertempuran militer dan penyerangan terhadap penduduk di Kashmir maupun serangan bunuh diri pada parlemen India di New Delhi pada Desember 2001 meninggalkan beberapa petugas polisi dan lima penembak mati.

[18] Human Rights Wacth, “Asia Overview”, World Report 2002, http://hrw.org.wr2k2/asia.html.

[19] Human Rights Wacth, Sri Lanka: Stop Killing of Civilians, Juli 1995, http://www.hrw.org/reports/1995/Srilanka.htm.

[20] Ibid.

[21] Amnesty International Report 2001 untuk Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, http://www.amnesty.org.

[22] Pengungsi didefinisikan oleh Kantor United Nations High Commision for Refugees (UNHCR) sebagai orang yang “yang memiliki ketakutan dieksekusi yang mendasar untuk alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial khusus, atau pendapat politik, ada di luar negara dari kebangsaannya, dan tidak mampu untuk, memiliki ketakutan tersebut, tidak mau untuk membantu dirinya dari melindungi Negara itu…”, http://www.unhcr.ch.

[24] Global IDP Project, www.idproject.org, 25juli 2002.

[25] Government of Bangladesh Task Force on the Hill Tracts Region, Statistics of Refugees in the greater Cittagong Hill Tracts (terjemahan), Mei 2000, http://www.db.idproject.org/Sites/idpsurvey.nsf/WebResources?ReadForm&Country=Bangladesh&p=SU_rvcod. Lihat lebih lanjut profil Bangladesh di http://www.db.idproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/BangladeshProfile+ Summary; dan Amnesti Internasional, Bangladesh Human Rights Crucial to Peace in the Cittagong Hill Tracts, ASA 13/03/00, Pebruari 2000.

[26] Gopal K. Siwakoti, “Statistic of Refugee infiux in South Asia Developing a More Global regime”. http://www.inhured.org/refugee.htm.

[27] Suryanarayan dan Sudarsan, melaporkan di Jagadheesan, “Sri Lankan Tamil Refugees Researches and Resentment: News Today”, India Today Group Online, 18 Juli, 2000.

[28] Perjalanan mereka tetap tidak terselesaikan hari ini dan telah mengarah pada kritisime akan pemerintahan Bhutan oleh kelompok hak manusia.

[30] Ibid.

[31] Contoh dari hal ini adalah pemberontakan Maois di Nepal dan pergerakan berdasar-kelas yang lain seperti konflik di Andhra Pradesh dan Bihar di India.

[32] Hal itu telah dinyatakan bahwa contoh spesifik konflik komunal Hindu-Muslim di India, atau konflik sektarian Shia-Sunni telah dipengaruhi latar belakang kehadiran dari kompetisi ekonomi antara kepentingan persaingan perusahaan. Analisis yang lebih canggih tentang konflik sektarian etnis telah menunjuk pada pembangunan kepentingan kelompok kompetitif, khususnya dalam alokasi pekerjaan dan sumber daya publik.

[33] Gilles Carbonnier, Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy: A Critical Review of Literature, February 1998, http://www.unrisd.org.

[34]Fears for Tourism in Nepal”, BBC News, 5 Juni 2001, news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1371382.stm; “Nepal Economy hit bu Insurgency,” BBC News, 27 Juni 2002, news.bbc.co.uk/2/hi/world/south_asia/2069387.stm.

[35] Karya sejarawan Marxian Hamza Alvi fokus pada dimensi kelas dari identitas etnis di Asia Selatan. Alvi menggunakan konsep “salariat” — atau ketergantungan kelas pada sektor pekerjaan publik dan kesempatan karier —  untuk menjelaskan nilai penting pergeseran etnis, komunal dan identitas sektarian pada masa politik kritis di Asia Selatan. (lihat, contohnya, “Nationhood and communal violence in Pakistan”, Journal of Contemporary Asia, vol 21, no. 2, 1991. sebuah pandangan yang sangat sedikit tentang akibat ekonomi pada kebangkitan konflik internal lintas dunia dapat ditemukan dalam kontirbusi di Beverly Crawford dan Ronnie D. Lipshucts, eds., The Myth of “Ethnic Conflict”, BerkeleyL: University of Californaia di Berkeley, 1998.

[36] Salma Malik, “Domestic Production, Illegal Manufacture and leakage of Small Arms, A case Study of Pakistan”, in Banerjee, op.cit,. hlm. 106.

[37] Swadesh Rana, Small Arms an d Intra-state Conflict, UNIDIR, Geneva and New York: United Nations, 1995, hlm. 4.

[38] S. I. Keethaponcalan, “Child Soldiers: International intervention for Prevention, Demobilisation an Re-integration”, disertasi doktoral yang tidak dipublikasikan, Nova Southeastern University, Florida, 2001.

[39] Jeffref Boutwell dan Michael Klare, “Small Arms and Light Weapons: Controlling the Rela Instrument of War”, Arms Control Today, Agustus/Sepetemmber 1998, hlm. 16.

[40] Rana, Small Arms and Intra-state Conflict, op.cit., hlm. 15.

[41] Terdapat pengalaman terbaru dari semua bentuk perselisihan eskalasi tersebut di wilayah tersebut.

[42] Hak manusia di sini diinterpretaskan dalam pengertian luas sebagaimana diinterpretasikan dalam sejumlah kesepakatan hak manusia internasional yang diadopsi oleh PBB. Hak-hak tersebut termasuk bukan hanya hak invidiu, tetapi juga termasuk yang dijamin di bawah hukum domestik dan instrumen hak manusia nasional yang terkait.

[43] Hamish Telford, “Counter Insurgency In India: Observations for Punjab and Kashmir”, Journal of Conflict Studies, Vol. 22, No. 1, Spring 2001.

[44] Kita menggunakan contoh dari Jammu dan Kashmir hanya untuk mengilustrasikan tujuan. Contoh serupa dapt diberikan dari negara Asia Selatan yang lain. Contohnya, arus pemberontakan Maoist di Nepal, konflik di area urban di Sindh di Pakistan pada 1990an, pemberontakan Chakma di Bangladesh, atau konflik di Sri lanka tela lebih dari tiga dekade.

[45] Dari sudut pandang dari banyak kritik akan peran India di Kashmir, namun, fase kini dari turbulensi di mulai ketika egara majelis pemilihan negara menyelenggarakan di 1988 nampaknya dipasang oleh Administrasi. Menurut pandangan ini, terdapat pergerakan popular terhadap kepalsuan pemilihan yang disponsori-negara dan pergerakan ini ditekan dengan penggunaan kekuatan.

[46] Human Rigth Watch, op. cit. (catatan 13).

[47] Terdapat perbedaan pada wacana seperti peran agama dalam politiik dan hubungan Bangladesh dengan India.

[48] Contohnya, Nepal dan Negara India dari Gujarat, yang keduanya telah dilihat saat ini dan mempertahankan periode kekerasan yang telah menuntut ribuan jiwa penduduk,

[49] Kita menggunakan istilah “komisi” di sini tidak berarti menyiratkan struktur undang-undang atau legal apapun, tetapi hanya sebuah penyederhanaan untuk sebuah badan yang mungkin mengadopsi pendekatan pada menajemen konflik internal yang diadvokasi di sini. Kita juga tidak menempatakan nilai pada istilah “komisi”, sebagaimana digunakan oleh Truth and Reconciliation Commision in South Africa.

About these ads

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: